Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, memastikan fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan di daerah itu tetap dilaksanakan dengan optimal.
Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Senin, mengatakan, setiap komisi di lembaga itu, baik Komisi I, II dan III, secara intensif setiap pekan menggelar rapat kerja bersama mitra yaitu organisasi perangkat daerah.
Bahkan saat ini, Komisi I sementara memfasilitasi persoalan lahan yang disampaikan masyarakat di beberapa wilayah kecamatan, seperti Kecamatan Anggrek dan Kwandang.
Begitupun yang dilakukan Komisi II dengan mengundang pihak Unit Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengetahui sejauh mana implementasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan proses lelang pekerjaan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah tahun ini.
Tujuannya tentu kata Roni, selain untuk mengevaluasi kemajuan (progress) pembangunan khususnya kegiatan infrastruktur, juga untuk mendorong percepatan realisasi pekerjaan yang diharapkan berdampak pada laju serapan anggaran di Tahun Anggaran 2022 ini.
"Ini merupakan bentuk pengawasan terhadap program-program pembangunan dalam pemerintahan daerah," katanya pula.
Ia berharap, fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD tersebut akan menyentuh masyarakat secara langsung dalam bentuk pergerakan ekonomi produktif yang berlangsung dari kegiatan-kegiatan pembangunan dalam realisasi investasi pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
Mengingat APBD Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2022 ini mengalami kenaikan menjadi Rp900 miliar lebih atau naik dari tahun anggaran sebelumnya di kisaran Rp700 miliar lebih.
Artinya, anggaran yang mengalami peningkatan itu harus mampu kita wujudkan untuk pembangunan secara tepat dan cepat.
"Termasuk diharapkan berdampak pada upaya penurunan angka kemiskinan," imbuhnya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Senin, mengatakan, setiap komisi di lembaga itu, baik Komisi I, II dan III, secara intensif setiap pekan menggelar rapat kerja bersama mitra yaitu organisasi perangkat daerah.
Bahkan saat ini, Komisi I sementara memfasilitasi persoalan lahan yang disampaikan masyarakat di beberapa wilayah kecamatan, seperti Kecamatan Anggrek dan Kwandang.
Begitupun yang dilakukan Komisi II dengan mengundang pihak Unit Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengetahui sejauh mana implementasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan proses lelang pekerjaan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah tahun ini.
Tujuannya tentu kata Roni, selain untuk mengevaluasi kemajuan (progress) pembangunan khususnya kegiatan infrastruktur, juga untuk mendorong percepatan realisasi pekerjaan yang diharapkan berdampak pada laju serapan anggaran di Tahun Anggaran 2022 ini.
"Ini merupakan bentuk pengawasan terhadap program-program pembangunan dalam pemerintahan daerah," katanya pula.
Ia berharap, fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD tersebut akan menyentuh masyarakat secara langsung dalam bentuk pergerakan ekonomi produktif yang berlangsung dari kegiatan-kegiatan pembangunan dalam realisasi investasi pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
Mengingat APBD Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2022 ini mengalami kenaikan menjadi Rp900 miliar lebih atau naik dari tahun anggaran sebelumnya di kisaran Rp700 miliar lebih.
Artinya, anggaran yang mengalami peningkatan itu harus mampu kita wujudkan untuk pembangunan secara tepat dan cepat.
"Termasuk diharapkan berdampak pada upaya penurunan angka kemiskinan," imbuhnya.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022