Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Sebanyak enam kepala daerah yang terdiri dari
satu wali kota dan lima bupati meraih penghargaan dari Kementerian Agama
karena memiliki kepedulian terhadap pengembangan pendidikan Islam di
daerahnya.
"Banyak wali kota dan bupati yang berpendapat bahwa pendidikan Islam merupakan ranah dari Kementerian Agama karena kementerian ini dianggap bukan bagian dari desentralisasi. Padahal seharusnya tidak seperti itu," kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kamaruddin Amin pada acara Apresiasi Pendidikan Islam (API) 2015 di Jakarta, Jumat.
Akibat dari pandangan pendidikan Islam bukan bagian desentralisasi itu, kata Amin, banyak madrasah terbengkalai bahkan roboh karena kurang perhatian dari kepala daerah. Bahkan robohnya madrasah itu terletak di dekat sekolah mewah yang dibangun wali kota atau bupati.
"Mereka menganggap pendidikan Islam bukan desentralisasi sehingga kurang terperhatikan karena pendidikan Islam dianggap urusan pusat yaitu Kemenag saja," kata dia.
Enam kepala daerah yang mendapatkan penghargaan API 2015 ini di antaranya Mahyeldi Ansharullah (Wali Kota Padang), Syamsuar (Bupati Siak), Danar Rahmanto (Bupati Wonogiri), Anang Syakhfiyani (Bupati Tabalong), Zainuddin Hasan (Bupati Bulukumba) dan Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).
API 2015 sendiri merupakan ajang yang diberikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada individu maupun institusi yang memberikan dedikasi luar biasa untuk pendidikan Islam.
Selain kategori kepala daerah, Kemenag juga memberikan apresiasi kepada madrasah berprestasi serta kepala madrasah beserta guru dan pengawas madrasah.
Kategori lainnya adalah siswa madrasah berprestasi, guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam berprestasi, siswa berprestasi, dosen berprestasi, mahasiswa berprestasi serta tokoh perorangan atau tokoh madrasah yang memajukan dunia pesantren.
Kemudian ada kategori kiai atau ustadz dan ustadzah berprestasi serta lembaga pendidikan keagamaan berprestasi dan santri berprestasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Banyak wali kota dan bupati yang berpendapat bahwa pendidikan Islam merupakan ranah dari Kementerian Agama karena kementerian ini dianggap bukan bagian dari desentralisasi. Padahal seharusnya tidak seperti itu," kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kamaruddin Amin pada acara Apresiasi Pendidikan Islam (API) 2015 di Jakarta, Jumat.
Akibat dari pandangan pendidikan Islam bukan bagian desentralisasi itu, kata Amin, banyak madrasah terbengkalai bahkan roboh karena kurang perhatian dari kepala daerah. Bahkan robohnya madrasah itu terletak di dekat sekolah mewah yang dibangun wali kota atau bupati.
"Mereka menganggap pendidikan Islam bukan desentralisasi sehingga kurang terperhatikan karena pendidikan Islam dianggap urusan pusat yaitu Kemenag saja," kata dia.
Enam kepala daerah yang mendapatkan penghargaan API 2015 ini di antaranya Mahyeldi Ansharullah (Wali Kota Padang), Syamsuar (Bupati Siak), Danar Rahmanto (Bupati Wonogiri), Anang Syakhfiyani (Bupati Tabalong), Zainuddin Hasan (Bupati Bulukumba) dan Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).
API 2015 sendiri merupakan ajang yang diberikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada individu maupun institusi yang memberikan dedikasi luar biasa untuk pendidikan Islam.
Selain kategori kepala daerah, Kemenag juga memberikan apresiasi kepada madrasah berprestasi serta kepala madrasah beserta guru dan pengawas madrasah.
Kategori lainnya adalah siswa madrasah berprestasi, guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam berprestasi, siswa berprestasi, dosen berprestasi, mahasiswa berprestasi serta tokoh perorangan atau tokoh madrasah yang memajukan dunia pesantren.
Kemudian ada kategori kiai atau ustadz dan ustadzah berprestasi serta lembaga pendidikan keagamaan berprestasi dan santri berprestasi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015