Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Istana Kepresidenan mengakui pelarangan bagi
beroperasinya ojek berbasis online termasuk salah satu yang terbesar
adalah Go-Jek merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan.
"Ini kewenangan domainnya ada di tingkat menteri ya, tingkat Dirjen Perhubungan Darat," kata Pramono.
Hal itulah kata dia, yang menyebabkan kebijakan yang dirilis Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan sebelumnya itu tampak tidak lebih dahulu dikoordinasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun Pramono menegaskan, Presiden langsung merespon kebijakan tersebut karena pengguna ojek online yang semakin besar jumlahnya.
"Tapi seyogyanya karena ini orang yang menggunakan sangat besar lebih dari 200.000, kami, keluarga saya juga termasuk pengguna Go-Jek jadi kita langsung merespon itu," katanya.
Ia mengaku, semua pembantu Presiden di lingkaran Istana langsung berkomunikasi pasca diumumkannya larangan tersebut.
"Tadi pagi kita semua pembantu Presiden di lingkaran Istana langsung berkomunikasi dan kita merasa bahwa Go-Jek ini harus diberikan apresiasi kemudahan. Jangan malah dilarang," katanya.
Ia menegaskan Presiden telah berkomunikasi dengan Menhub Jonan dan meminta agar larangan tersebut segera diubah.
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan moda transportasi umum dengan menggunakan aplikasi internet hadir karena dibutuhkan masyarakat.
Oleh karena itu, Presiden berharap jangan ada yang dirugikan karena adanya sebuah aturan.
"Aturan yang buat siapa sih? Yang membuat kan kita. Sepanjang itu dibutuhkan masyarakat, saya kira tidak ada masalah," ucap Presiden.
Semestinya, aturan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga misalnya disiapkan aturan transisi hingga tansportasi massa sudah bagus dan sudah nyaman.
"Saya kira nanti secara alami orang akan memilih, kemana dia akan menentukan pilihannya," ucap Presiden.
Artinya, kata Presiden, jangan sampai mengekang sebuah inovasi. Gojek adalah salah satu contoh aplikasi anak-anak muda yang ingin memperbaharui dan melakukan inovasi sebuah ide kreatif.
"Jadi jangan sampai mengekang sebuah inovasi," ujar Presiden.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Ini kewenangan domainnya ada di tingkat menteri ya, tingkat Dirjen Perhubungan Darat," kata Pramono.
Hal itulah kata dia, yang menyebabkan kebijakan yang dirilis Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan sebelumnya itu tampak tidak lebih dahulu dikoordinasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun Pramono menegaskan, Presiden langsung merespon kebijakan tersebut karena pengguna ojek online yang semakin besar jumlahnya.
"Tapi seyogyanya karena ini orang yang menggunakan sangat besar lebih dari 200.000, kami, keluarga saya juga termasuk pengguna Go-Jek jadi kita langsung merespon itu," katanya.
Ia mengaku, semua pembantu Presiden di lingkaran Istana langsung berkomunikasi pasca diumumkannya larangan tersebut.
"Tadi pagi kita semua pembantu Presiden di lingkaran Istana langsung berkomunikasi dan kita merasa bahwa Go-Jek ini harus diberikan apresiasi kemudahan. Jangan malah dilarang," katanya.
Ia menegaskan Presiden telah berkomunikasi dengan Menhub Jonan dan meminta agar larangan tersebut segera diubah.
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan moda transportasi umum dengan menggunakan aplikasi internet hadir karena dibutuhkan masyarakat.
Oleh karena itu, Presiden berharap jangan ada yang dirugikan karena adanya sebuah aturan.
"Aturan yang buat siapa sih? Yang membuat kan kita. Sepanjang itu dibutuhkan masyarakat, saya kira tidak ada masalah," ucap Presiden.
Semestinya, aturan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga misalnya disiapkan aturan transisi hingga tansportasi massa sudah bagus dan sudah nyaman.
"Saya kira nanti secara alami orang akan memilih, kemana dia akan menentukan pilihannya," ucap Presiden.
Artinya, kata Presiden, jangan sampai mengekang sebuah inovasi. Gojek adalah salah satu contoh aplikasi anak-anak muda yang ingin memperbaharui dan melakukan inovasi sebuah ide kreatif.
"Jadi jangan sampai mengekang sebuah inovasi," ujar Presiden.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015