Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Gorontalo melakukan deklarasi dan pencanangan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo pada kegiatan itu, Senin, mengatakan pihaknya bertekad memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, non-diskriminasi, bersih, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,
"Saya berharap kiranya seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar segera memenuhi kriteria dan indikator P2HAM yang ada pada Permenkumham nomor 2 Tahun 2022," ucap Heni di Gorontalo.
Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi menyampaikan, dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022, seluruh Unit Kerja pada Kementerian Hukum dan HAM mulai dari Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah, UPT Keimigrasian, UPT Pemasyarakatan, Balai, Kantor perwakilan dan Rumah Sakit Pengayoman akan menjadi pelaksana dan objek Penilaian P2HAM.
Dengan bertambahnya objek penilaian-penilaian Unit Kerja, Ia berharap Kemenkumham dapat secara menyeluruh memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan yang terpenting non-diskriminatif kepada seluruh pengguna layanan.
"Saya ucapkan selamat atas Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM Kantor Wilayah Gorontalo beserta seluruh jajarannya hari ini yang telah berjalan dengan lancar dan sukses," ujar dia.
Pencanangan itu menurutnya, adalah bentuk komitmen Unit Kerja untuk melaksanakan P2HAM sekaligus bentuk kesiapan kepada tahap selanjutnya yaitu Tahap Pembangunan. Dalam tahap ini Unit Kerja harus mempersiapkan pemenuhan kriteria dan indikator P2HAM.
Direktur Jenderal HAM memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kemenkumham Gorontalo beserta jajarannya, Ketua Ombudsman Provinsi Gorontalo, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, Para UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, serta Panitia Pelaksana, atas terlaksananya kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM itu.
Deklarasi itu dihadiri oleh Para Kepala Divisi, Para Pejabat Administrator, dan para tamu undangan hadir Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, serta Para UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo pada kegiatan itu, Senin, mengatakan pihaknya bertekad memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, non-diskriminasi, bersih, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,
"Saya berharap kiranya seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar segera memenuhi kriteria dan indikator P2HAM yang ada pada Permenkumham nomor 2 Tahun 2022," ucap Heni di Gorontalo.
Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi menyampaikan, dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022, seluruh Unit Kerja pada Kementerian Hukum dan HAM mulai dari Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah, UPT Keimigrasian, UPT Pemasyarakatan, Balai, Kantor perwakilan dan Rumah Sakit Pengayoman akan menjadi pelaksana dan objek Penilaian P2HAM.
Dengan bertambahnya objek penilaian-penilaian Unit Kerja, Ia berharap Kemenkumham dapat secara menyeluruh memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan yang terpenting non-diskriminatif kepada seluruh pengguna layanan.
"Saya ucapkan selamat atas Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM Kantor Wilayah Gorontalo beserta seluruh jajarannya hari ini yang telah berjalan dengan lancar dan sukses," ujar dia.
Pencanangan itu menurutnya, adalah bentuk komitmen Unit Kerja untuk melaksanakan P2HAM sekaligus bentuk kesiapan kepada tahap selanjutnya yaitu Tahap Pembangunan. Dalam tahap ini Unit Kerja harus mempersiapkan pemenuhan kriteria dan indikator P2HAM.
Direktur Jenderal HAM memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kemenkumham Gorontalo beserta jajarannya, Ketua Ombudsman Provinsi Gorontalo, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, Para UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, serta Panitia Pelaksana, atas terlaksananya kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM itu.
Deklarasi itu dihadiri oleh Para Kepala Divisi, Para Pejabat Administrator, dan para tamu undangan hadir Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, serta Para UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022