Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berharap pemerintah menciptakan iklim kondusif pada 2016 terhadap perpolitikan dan partai-partai politik.

"Selain itu, pemerintah juga harus berposisi netral dan memediasi dengan arif dan bijaksana setiap persoalan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada," kata Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie dalam Konferensi Pers "Refleksi Akhir Tahun ICMI" di Jakarta, Rabu.

Jimly menjelaskan bahwa kasus PT Pelindo dan PT Freeport Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) ada kesan dipolitisasi.

"Kami sarankan pada 2016 sungguh-sungguh dapat diselesaikan dengan bijaksana berlandaskan hukum," katanya.

Ia menilai, suasana politik pada 2015 cukup stabil sehingga praktis pemerintahan dapat berjalan tanpa gangguan berarti.

"Tadinya, ada arus yang cukup deras dalam legislatif dengan adanya dua koalisi, yaitu KMP sebagai oposisi dan KIH yang mendukung pemerintah, tetapi semua akhirnya menjadi tenang," katanya, menanggapi adanya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, pada akhir tahun telah berlangsung Pilkada Serentak 2015 dan relatif berjalan tanpa gangguan berarti.

"Namun, masih terdapat biaya politik yang terlalu mahal sehingga mengakibatkan politik uang dan percukongan semakin marak," demikian Jimly.

Pewarta:

Editor : Hence Paat


COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015