Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Gorontalo melakukan penanaman bibit cabai dalam rangka implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Kepala KPw Bank Indonesia Gorontalo, Rony Purubaskoro di Gorontalo, Jumat, mengatakan kegiatan penanaman cabai pihaknya itu diselaraskan dengan Gerakan Masyarakat Batanam Rica Sandiri (Germas Batari) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) merupakan aksi gerak cepat untuk mengendalikan inflasi pangan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Gorontalo bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo terus berkomitmen dalam menjaga terkendalinya inflasi dengan menjaga stabilitas harga khususnya yang bersumber dari komoditas pangan.
"Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional pada 18 Agustus 2022 lalu," ucap Rony.
Sebagai implementasi, gerakan menanam cabai akan terus digalakkan kepada masyarakat khususnya kepada kelompok/komunitas untuk memenuhi kebutuhan cabai yang tinggi di Gorontalo sehingga harganya diharapkan dapat tetap stabil.
"Tujuan dari kegiatan ini adalah guna membantu masyarakat, khususnya pegawai KPwBI Provinsi Gorontalo agar dapat memenuhi kebutuhan cabai rawit secara mandiri yang lebih praktis dan murah,". ungkap dia.
Serta di sisi lain, menjaga daya beli pada saat komoditas cabai mengalami fluktuasi harga khususnya pada momen hari besar keagamaan nasional. Adapun dalam rangkaian kegiatan itu juga telah dilakukan sosialisasi dan edukasi tata cara bertanam cabai secara organik di rumah.
"Secara keseluruhan, kegiatan ini disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo karena GNPIP tidak hanya diimplementasikan untuk lingkup masyarakat umum saja namun juga dapat diimplementasikan di lingkungan perkantoran seperti yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Gorontalo," kata dia, lagi.
Ke depan, diharapkan GNPIP di lingkungan perkantoran juga akan memperkuat ketahanan pangan serta dapat mengendalikan harga cabai yang berfluktuasi di Provinsi Gorontalo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya pemanfaatan lahan pekarangan di rumah tangga untuk menanam komoditas seperti cabai, agar mampu memenuhi kebutuhan sendiri.
"Urusan cabai, urusan ini yang seharusnya rumah tangga-rumah tangga di desa itu bisa menanam itu, di polybag atau di pekarangannya sehingga tidak ada yang namanya kita ini kekurangan cabai atau harga cabai naik drastis," kata Presiden Jokowi saat meninjau dan menanam kelapa genjah di Desa Giriroto, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, (11/8) sebagaimana dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menjelaskan saat ini dunia tengah dilanda krisis pangan akibat dampak perang yang menyebabkan terhambatnya rantai pasok pangan. Setidaknya, kata dia, 300 juta penduduk berada pada situasi kekurangan pangan akut dan kelaparan yang sudah mulai terjadi di beberapa negara.
Jika tidak ada solusi untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan kemungkinan jumlah orang yang terdampak bisa bertambah hingga mencapai 800 juta orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
Kepala KPw Bank Indonesia Gorontalo, Rony Purubaskoro di Gorontalo, Jumat, mengatakan kegiatan penanaman cabai pihaknya itu diselaraskan dengan Gerakan Masyarakat Batanam Rica Sandiri (Germas Batari) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) merupakan aksi gerak cepat untuk mengendalikan inflasi pangan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Gorontalo bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo terus berkomitmen dalam menjaga terkendalinya inflasi dengan menjaga stabilitas harga khususnya yang bersumber dari komoditas pangan.
"Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional pada 18 Agustus 2022 lalu," ucap Rony.
Sebagai implementasi, gerakan menanam cabai akan terus digalakkan kepada masyarakat khususnya kepada kelompok/komunitas untuk memenuhi kebutuhan cabai yang tinggi di Gorontalo sehingga harganya diharapkan dapat tetap stabil.
"Tujuan dari kegiatan ini adalah guna membantu masyarakat, khususnya pegawai KPwBI Provinsi Gorontalo agar dapat memenuhi kebutuhan cabai rawit secara mandiri yang lebih praktis dan murah,". ungkap dia.
Serta di sisi lain, menjaga daya beli pada saat komoditas cabai mengalami fluktuasi harga khususnya pada momen hari besar keagamaan nasional. Adapun dalam rangkaian kegiatan itu juga telah dilakukan sosialisasi dan edukasi tata cara bertanam cabai secara organik di rumah.
"Secara keseluruhan, kegiatan ini disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo karena GNPIP tidak hanya diimplementasikan untuk lingkup masyarakat umum saja namun juga dapat diimplementasikan di lingkungan perkantoran seperti yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Gorontalo," kata dia, lagi.
Ke depan, diharapkan GNPIP di lingkungan perkantoran juga akan memperkuat ketahanan pangan serta dapat mengendalikan harga cabai yang berfluktuasi di Provinsi Gorontalo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya pemanfaatan lahan pekarangan di rumah tangga untuk menanam komoditas seperti cabai, agar mampu memenuhi kebutuhan sendiri.
"Urusan cabai, urusan ini yang seharusnya rumah tangga-rumah tangga di desa itu bisa menanam itu, di polybag atau di pekarangannya sehingga tidak ada yang namanya kita ini kekurangan cabai atau harga cabai naik drastis," kata Presiden Jokowi saat meninjau dan menanam kelapa genjah di Desa Giriroto, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, (11/8) sebagaimana dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menjelaskan saat ini dunia tengah dilanda krisis pangan akibat dampak perang yang menyebabkan terhambatnya rantai pasok pangan. Setidaknya, kata dia, 300 juta penduduk berada pada situasi kekurangan pangan akut dan kelaparan yang sudah mulai terjadi di beberapa negara.
Jika tidak ada solusi untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan kemungkinan jumlah orang yang terdampak bisa bertambah hingga mencapai 800 juta orang.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022