Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menjadi salah satu di antara 12 kabupaten/kota terpilih di Indonesia sebagai daerah percontohan implementasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan.
"Penyampaian Menteri PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Abdullah Azwar Anas bahwa penunjukan ini karena Kabupaten Bone Bolango mempunyai komitmen yang tinggi untuk menangani masalah-masalah kemiskinan dan kerakyatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango," ucap Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli di Gorontalo, Selasa.
Ia menjelaskan reformasi birokrasi merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
"Lewat reformasi birokrasi tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus untuk dapat menyelesaikan permasalahan tata kelola yang langsung terkait dengan kinerja yang diharapkan," katanya mengutip penyampaian Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
Ia menguraikan yang disampaikan Menteri PANRB bahwa reformasi birokrasi tematik bertujuan mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada reformasi birokrasi tematik ini mendorong penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
Reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan itu, kata dia, untuk mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, data, dan regulasi/kebijakan.
"Melalui reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran dan penyediaan dukungan IT dan lain sebagainya," katanya.
Wabup Merlan menyambut baik proyek percontohan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini.
Dia mengharapkan dengan ditetapkan proyek percontohan ini dapat memberi dukungan dan energi yang lebih, memberikan dorongan untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi.
Pemkab Bone Bolango, katanya, tentu akan mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan.
Dia mengharapkan program penanggulangan kemiskinan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan membawa perubahan yang lebih baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Penanggulangan kemiskinan ini diharapkan bisa menjadi bahan refleksi bersama bahwa keterpaduan data, sinergi program, dan kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah serta aktor nonpemerintah sangat diperlukan. Apalagi kita semua memiliki target penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia bisa dituntaskan pada tahun 2024," kata Merlan.
Sebanyak 12 kabupaten/kota yang masuk sebagai proyek percontohan implementasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan di Indonesia itu, di antaranya Kabupaten Banyumas, Bener Meriah, Bone Bolango, Jayawijaya, Kapuas Hulu, Lampung Selatan, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin, Teluk Wondama serta Kota Pariaman, dan Surabaya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Penyampaian Menteri PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Abdullah Azwar Anas bahwa penunjukan ini karena Kabupaten Bone Bolango mempunyai komitmen yang tinggi untuk menangani masalah-masalah kemiskinan dan kerakyatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango," ucap Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli di Gorontalo, Selasa.
Ia menjelaskan reformasi birokrasi merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
"Lewat reformasi birokrasi tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus untuk dapat menyelesaikan permasalahan tata kelola yang langsung terkait dengan kinerja yang diharapkan," katanya mengutip penyampaian Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
Ia menguraikan yang disampaikan Menteri PANRB bahwa reformasi birokrasi tematik bertujuan mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada reformasi birokrasi tematik ini mendorong penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
Reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan itu, kata dia, untuk mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, data, dan regulasi/kebijakan.
"Melalui reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran dan penyediaan dukungan IT dan lain sebagainya," katanya.
Wabup Merlan menyambut baik proyek percontohan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini.
Dia mengharapkan dengan ditetapkan proyek percontohan ini dapat memberi dukungan dan energi yang lebih, memberikan dorongan untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi.
Pemkab Bone Bolango, katanya, tentu akan mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan.
Dia mengharapkan program penanggulangan kemiskinan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan membawa perubahan yang lebih baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Penanggulangan kemiskinan ini diharapkan bisa menjadi bahan refleksi bersama bahwa keterpaduan data, sinergi program, dan kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah serta aktor nonpemerintah sangat diperlukan. Apalagi kita semua memiliki target penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia bisa dituntaskan pada tahun 2024," kata Merlan.
Sebanyak 12 kabupaten/kota yang masuk sebagai proyek percontohan implementasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan di Indonesia itu, di antaranya Kabupaten Banyumas, Bener Meriah, Bone Bolango, Jayawijaya, Kapuas Hulu, Lampung Selatan, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin, Teluk Wondama serta Kota Pariaman, dan Surabaya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022