Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta penanganan banjir menjadi program prioritas pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Minggu, mengatakan penanganan banjir di daerah itu perlu dilakukan komprehensif dengan solusi terbaik.
Roni Imran berkesempatan meninjau permukiman komunitas adat terpencil Dusun Kanari, Desa Potanga, Kecamatan Biau, salah satu wilayah terdampak banjir paling parah di bagian barat kabupaten tersebut pada pekan lalu.
"Pengambilan keputusan untuk mengatasi banjir diharapkan tidak parsial, khususnya dalam perencanaan program dan alokasi anggaran," katanya.
Apalagi banjir di daerah itu penyebab utama didominasi luapan daerah aliran sungai. Maka langkah normalisasi harus dilakukan dari hulu ke hilir.
"Jangan sampai di hilir saja, namun hulu tetap memicu banjir maupun sebaliknya," kata Roni.
Khusus di wilayah Kecamatan Biau, normalisasi Sungai Didingga kata dia, perlu dilakukan dengan cepat dan prioritas. Mengingat luapan sungai tersebut sangat luas atau menyebabkan banjir hampir di seluruh desa yang ada.
Apalagi di Desa Potanga, seperti di lokasi komunitas adat terpencil. Ternyata permukiman tersebut dibangun di bekas daerah aliran sungai.
"Negara perlu hadir mengatasi kondisi ini. Solusi terbaik adalah langkah tepat pemerintah daerah dalam penanganan banjir," sebutnya.
Jika tidak, kata Roni pula, potensi banjir kapan pun bisa terjadi.
"Kami (DPRD) berharap, dengan solusi tepat yang terintegrasi dan menyeluruh. Serta menjadikan penanganan banjir menjadi program prioritas, akan memudahkan upaya penanggulangan banjir di daerah ini. Apalagi kerawanan musibah tersebut ada di kecamatan lain pula, diantaranya terparah di Kecamatan Tomilito," kata Roni.
Sekretaris Daerah Gorontalo Utara, Suleman Lakoro mengatakan, pemerintah daerah akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk penanganan banjir.
"Kami berupaya mendapatkan anggaran melalui dana alokasi khusus untuk membangun infrastruktur dalam melaksanakan program rehabilitasi sebagai upaya mencegah banjir di seluruh wilayah rawan," katanya.
Program prioritas yang perlu dilakukan, adalah normalisasi sungai. Disamping intensifikasi program penghijauan, dengan mencegah pembukaan lahan pertanian di kemiringan ekstrem.
Serta mendorong kegiatan penghijauan secara menyeluruh di seluruh wilayah ini.***
Permukiman komunitas adat terpencil di Dusun Kanari, Desa Potanga, Kecamatan Biau, salah satu wilayah terdampak banjir terparah di bagian barat kabupaten, pada Minggu (19/2). (ANTARA/Susanti Sako)
