Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, memprioritaskan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam mengingat banyak wilayah potensial dan rawan bencana di daerah itu.
Hal itu dikatakan Penjabat Sekretaris Daerah, Syukri Botutihe, di Gorontalo, Kamis.
Ia mengatakan, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah provinsi terus menekankan tentang pentingnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat menghadapi bencana alam.
"Kita intensif menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) penanggulangan bencana tingkat provinsi. Untuk 2023 ini, kita pun telah menggelar," kata Syukri.
Rakorda merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan instruksi presiden terkait penanggulangan bencana.
“Saya atas nama pemerintah daerah mengapresiasi rapat koordinasi yang digelar intensif. Termasuk saat ini, karena merupakan hal penting dan kewajiban untuk dilaksanakan," katanya.
Beberapa poin yang ditekankan Syukri, di antaranya memprioritaskan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat, pengelolaan tata ruang dan perizinan pembangunan yang harus berbasis mitigasi bencana, juga melakukan identifikasi risiko bencana di masing-masing wilayah.
"Dari BPBD kabupaten kota hadir. Tentu sangat disyukuri, apalagi telah mampu berada di garda terdepan sebagai ujung tombak penanggulangan bencana. Kita harus memprioritaskan program apa yang akan segera kita laksanakan, bagaimana prosesnya, silahkan dikomunikasikan dan didiskusikan. Itu penting sekali," kata Syukri pula.
Ia meminta kepada pihak BPBD baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menyediakan anggaran daerah yang memadai untuk penanggulangan bencana.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
Hal itu dikatakan Penjabat Sekretaris Daerah, Syukri Botutihe, di Gorontalo, Kamis.
Ia mengatakan, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah provinsi terus menekankan tentang pentingnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat menghadapi bencana alam.
"Kita intensif menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) penanggulangan bencana tingkat provinsi. Untuk 2023 ini, kita pun telah menggelar," kata Syukri.
Rakorda merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan instruksi presiden terkait penanggulangan bencana.
“Saya atas nama pemerintah daerah mengapresiasi rapat koordinasi yang digelar intensif. Termasuk saat ini, karena merupakan hal penting dan kewajiban untuk dilaksanakan," katanya.
Beberapa poin yang ditekankan Syukri, di antaranya memprioritaskan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat, pengelolaan tata ruang dan perizinan pembangunan yang harus berbasis mitigasi bencana, juga melakukan identifikasi risiko bencana di masing-masing wilayah.
"Dari BPBD kabupaten kota hadir. Tentu sangat disyukuri, apalagi telah mampu berada di garda terdepan sebagai ujung tombak penanggulangan bencana. Kita harus memprioritaskan program apa yang akan segera kita laksanakan, bagaimana prosesnya, silahkan dikomunikasikan dan didiskusikan. Itu penting sekali," kata Syukri pula.
Ia meminta kepada pihak BPBD baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menyediakan anggaran daerah yang memadai untuk penanggulangan bencana.*
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023