Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, meminta jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlibat politik praktis, guna menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat, 21 September 2013.
Hal itu disampaikan bupati pada rapat terbuka dengan jajaran PNS, di ruang Tinepo kantor bupati setempat, yang juga dihadiri Wakil Bupati Thomas Mopili, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin.
Bupati berpesan, agar seluruh aparatur pemerintahan termasuk tenaga honor daerah, agar tetap netral dan fokus melaksanakan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab yang diemban.
"Jika kedapatan PNS maupun tenaga honor ikut terlibat sebagai tim pemenangan maupun mengkampanyekan pasangan calon peserta pilkada, akan diberi sanksi tegas," ujar Bupati.
Meskipun diakui bupati, dirinya dan wakil bupati akan sama-sama bertarung sebagai calon bupati pada pilkada kali ini, namun tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus tetap berjalan.
"Aparatur pemerintahan harus menjadi teladan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) khususnya pada pilkada nanti," kata bupati.
Ia menambahkan, saat ini seluruh SKPD sedang mengejar target realisasi pendapatan dan serapan anggaran, baik fisik maupun non fisik.
Tidak hanya pengawasan kinerja internal yang dioptimalkan, namun realisasi sejumlah proyek yang di pihak ketigakan, harus selesai tepat waktu dan berkualitas.
"Sebab penyelenggaraan pilkada tidak boleh menghambat kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik," ungkap Bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013
Hal itu disampaikan bupati pada rapat terbuka dengan jajaran PNS, di ruang Tinepo kantor bupati setempat, yang juga dihadiri Wakil Bupati Thomas Mopili, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin.
Bupati berpesan, agar seluruh aparatur pemerintahan termasuk tenaga honor daerah, agar tetap netral dan fokus melaksanakan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab yang diemban.
"Jika kedapatan PNS maupun tenaga honor ikut terlibat sebagai tim pemenangan maupun mengkampanyekan pasangan calon peserta pilkada, akan diberi sanksi tegas," ujar Bupati.
Meskipun diakui bupati, dirinya dan wakil bupati akan sama-sama bertarung sebagai calon bupati pada pilkada kali ini, namun tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus tetap berjalan.
"Aparatur pemerintahan harus menjadi teladan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) khususnya pada pilkada nanti," kata bupati.
Ia menambahkan, saat ini seluruh SKPD sedang mengejar target realisasi pendapatan dan serapan anggaran, baik fisik maupun non fisik.
Tidak hanya pengawasan kinerja internal yang dioptimalkan, namun realisasi sejumlah proyek yang di pihak ketigakan, harus selesai tepat waktu dan berkualitas.
"Sebab penyelenggaraan pilkada tidak boleh menghambat kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik," ungkap Bupati.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013