Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Suleman Lakoro mengatakan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urutan sangat prioritas bagi pemerintah daerah.
"Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah ini tergolong kecil di Tahun Anggaran 2023. Namun, melalui komitmen yang kuat, kita meyakini setiap tahun pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk program yang sangat prioritas ini," kata Sekretaris Daerah membuka kegiatan pelatihan manajemen penanganan kasus dan konvensi hak anak.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten menggelar kegiatan tersebut bagi lembaga penyedia layanan perempuan dan anak berlangsung di Kota Gorontalo, Kamis.
Suleman mengatakan sebanyak 141 orang penghuni Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo berasal dari kabupaten tersebut.
Sementara 70 persen di antaranya menjalani hukuman karena kasus perempuan dan anak. "Ini angka yang sangat tinggi," katanya.
Oleh karenanya, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melakukan kegiatan strategis seperti yang sementara berlangsung.
"Harus ada upaya mencegah kasus-kasus seperti ini. Mengingat pelakunya paling banyak dilakukan orang-orang terdekat. Salah satu upaya adalah mencari akal permasalahan, meningkatkan sosialisasi, membangun infrastruktur memadai dan bersinergi dengan seluruh pihak untuk memperkuat pondasi agama di lingkungan masyarakat," katanya pula.
Kegiatan tersebut menghadirkan tim ahli dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku narasumber Dr Hamid Patilima, juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Salha Uno, serta pemangku kepentingan terkait.*
Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Suleman Lakoro membuka kegiatan pelatihan manajemen penanganan kasus dan konvensi hak anak yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten pada Kamis (7/12/1023). (ANTARA/Susanti Sako)
