Plt Bupati Bone Bolango Merlan Uloli mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk memperkuat komitmen penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Merlan S. Uloli mengatakan, penghapusan kemiskinan ekstrim di Bone Bolango membutuhkan inovasi dan kreativitas para pimpinan OPD
“Semua OPD teknis yang beririsan dengan program penghapusan kemiskinan ekstrim harus berkomitmen menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau pemenuhan SPJ saja," ucap Merlan Uloli, Selasa.
Menurut Merlan Uloli, dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin harus diniatkan sebagai ibadah pada tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Bone Bolango itu mengungkapkan, secara keseluruhan jumlah masyarakat miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 12 ribu.
"Angka ini membutuhkan ketelitian, karena belum semua yang miskin ini akan mendapatkan bantuan dari kita. Saya selaku pemimpin tentu tidak bisa juga secara penuh berada di tengah masyarakat yang menjadi sasaran program. Maka OPD teknis yang bisa menjangkau masyarakat. Meskipun hanya sedikit, bantuan kita harus berdampak untuk masyarakat," kata dia.
Ditempat yang sama, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango Roswaty Agus menjelaskan, secara umum gambaran masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ialah yang memiliki pengeluaran per bulan sebesar Rp322 ribu per orang.
"Olehnya itu tahun 2024 ini terdapat tiga fokus kebijakan program yaitu, menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan kantong kemiskinan. Ini mustahil dilaksanakan jika tidak ada kerja sama dari OPD teknis," kata Roswaty.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
Merlan S. Uloli mengatakan, penghapusan kemiskinan ekstrim di Bone Bolango membutuhkan inovasi dan kreativitas para pimpinan OPD
“Semua OPD teknis yang beririsan dengan program penghapusan kemiskinan ekstrim harus berkomitmen menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau pemenuhan SPJ saja," ucap Merlan Uloli, Selasa.
Menurut Merlan Uloli, dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin harus diniatkan sebagai ibadah pada tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Bone Bolango itu mengungkapkan, secara keseluruhan jumlah masyarakat miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 12 ribu.
"Angka ini membutuhkan ketelitian, karena belum semua yang miskin ini akan mendapatkan bantuan dari kita. Saya selaku pemimpin tentu tidak bisa juga secara penuh berada di tengah masyarakat yang menjadi sasaran program. Maka OPD teknis yang bisa menjangkau masyarakat. Meskipun hanya sedikit, bantuan kita harus berdampak untuk masyarakat," kata dia.
Ditempat yang sama, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango Roswaty Agus menjelaskan, secara umum gambaran masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ialah yang memiliki pengeluaran per bulan sebesar Rp322 ribu per orang.
"Olehnya itu tahun 2024 ini terdapat tiga fokus kebijakan program yaitu, menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan kantong kemiskinan. Ini mustahil dilaksanakan jika tidak ada kerja sama dari OPD teknis," kata Roswaty.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024