Gorontalo (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif menyebut kemiskinan menjadi salah satu indikator penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2025.
Hal tersebut diucapkan Mukhanif saat menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2025 di Kota Gorontalo, Selasa.
"Pada Maret 2023, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tercatat 15,15 persen atau 183,71 ribu orang penduduk miskin di provinsi Gorontalo. Angka ini masih menempatkan Gorontalo berada di posisi kelima provinsi dengan kemiskinan tertinggi," ucap Mukhanif.
Tren panjang kemiskinan Gorontalo kata dia, memang dimulai dari sangat tingginya angka kemiskinan saat pertama berpisah dari Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2002, yakni 33 persen atau sepertiga penduduknya miskin.
"Dengan angka kemiskinan saat ini 15,15 persen, Gorontalo merupakan provinsi paling sukses dalam pengentasan kemiskinan selain Maluku," ucap dia.
Di sisi lain Mukhanif menyayangkan bahwa narasi utama yang selalu dimunculkan adalah peringkat miskinnya, dan bukan keberhasilan mengentaskan lebih dari setengah dalam kurun waktu 20 tahun.
Karena menurut Mukhanif, upaya pengentasan kemiskinan tidak mudah dan perlu dibedah faktor yang melatarbelakangi.
"Kenapa kemiskinan di Provinsi Gorontalo tinggi? ketimpangan pendapatan menjadi salah satu faktor," kata Kepala BPS Provinsi Gorontalo.
Ia menjelaskan, rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk pada kelompok penduduk terbawah pada desil satu dan desil dua Gorontalo merupakan terendah kedua di Indonesia.
"Padahal pada desil yang lain malah peringkatnya tinggi. Juga data Sakernas 2023 menunjukkan rata-rata pendapatan pekerja bebas Gorontalo terendah ketiga di Indonesia. Menggambarkan pendapatan warga miskin lebih rendah dibanding provinsi lain," ujar dia.
Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengatakan, kemiskinan menjadi salah satu dari tujuh indikator makro yang diprioritaskan pemerintah untuk pembangunan daerah pada tahun 2025.
"Saya yakin angka kemiskinan ini akan turun jika kita semua, pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan bisa harmonis dalam menjalankan program," kata Ismai.q
