Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung
menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengetahui posisi WNI yang
disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
"Dari pantauan satelit, sebenarnya kita tahu lokasi orang-orang kita yang disandera," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan Indonesia memiliki peralatan untuk mengetahui posisi mereka di mana. "Tetapi kita menghormati Pemerintah Filipina dan berharap dapat segera dibebaskan," kata Pramono Anung.
Ia menyebutkan Presiden Jokowi melalui Menlu Retno Marsudi secara terus-menerus memantau perkembangan terakhir karena sekarang ini mendekati batas waktu yang ditentukan.
"Tentunya kita tetap pada harapan bahwa kita menghormati Pemerintah Filipina dan berharap mereka menindaklanjuti dan melakukan pendekatan sekaligus bisa membebaskan WNI yang disandera," katanya.
Indonesia, lanjut Pramono, menghormati Konstitusi Filipina tetapi TNI dan Polri sudah siap kalau sewaktu-waktu diperlukan.
"Kemarin Kapolri dan Panglima TNI sudah melaporkan kepada Presiden tentang kesiapan ini," katanya.
Menurut dia, kalau diizinkan melakukan pembebasan WNI yang disandera, Indonesia siap melakukannya. "Tetapi kita mengedepankan langkah-langkah yang mengutamakan persaudaraan dan soft diplomasi," katanya.
Sementara itu mengenai Panama Papers, Pramono mengatakan dokumen itu menjadi tambahan informasi atau data bagi pemerintah.
"Kemarin dengan keluarnya Panama Papers ini mengkonfirmasi data yang ada. Dan ini menjadi data awal di pemerintah dan mendukung keinginan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tax amnesty," katanya.
Ia menyebutkan dengan adanya data itu pemerintah mempunyai fleksibilitas sehingga realisasi penerimaan dari tax amnesty nantinya akan lebih tinggi dari targetnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"Dari pantauan satelit, sebenarnya kita tahu lokasi orang-orang kita yang disandera," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan Indonesia memiliki peralatan untuk mengetahui posisi mereka di mana. "Tetapi kita menghormati Pemerintah Filipina dan berharap dapat segera dibebaskan," kata Pramono Anung.
Ia menyebutkan Presiden Jokowi melalui Menlu Retno Marsudi secara terus-menerus memantau perkembangan terakhir karena sekarang ini mendekati batas waktu yang ditentukan.
"Tentunya kita tetap pada harapan bahwa kita menghormati Pemerintah Filipina dan berharap mereka menindaklanjuti dan melakukan pendekatan sekaligus bisa membebaskan WNI yang disandera," katanya.
Indonesia, lanjut Pramono, menghormati Konstitusi Filipina tetapi TNI dan Polri sudah siap kalau sewaktu-waktu diperlukan.
"Kemarin Kapolri dan Panglima TNI sudah melaporkan kepada Presiden tentang kesiapan ini," katanya.
Menurut dia, kalau diizinkan melakukan pembebasan WNI yang disandera, Indonesia siap melakukannya. "Tetapi kita mengedepankan langkah-langkah yang mengutamakan persaudaraan dan soft diplomasi," katanya.
Sementara itu mengenai Panama Papers, Pramono mengatakan dokumen itu menjadi tambahan informasi atau data bagi pemerintah.
"Kemarin dengan keluarnya Panama Papers ini mengkonfirmasi data yang ada. Dan ini menjadi data awal di pemerintah dan mendukung keinginan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tax amnesty," katanya.
Ia menyebutkan dengan adanya data itu pemerintah mempunyai fleksibilitas sehingga realisasi penerimaan dari tax amnesty nantinya akan lebih tinggi dari targetnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016