Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli menegaskan bahwa bantuan sosial Program Keluarga Harapan PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang diprogramkan oleh pemerintah hanya bagi mereka yang kekurangan maupun warga miskin.
Merlan menjelaskan, berbagai macam program kegiatan dan usaha-usaha telah pemerintah dilakukan untuk membantu warga yang miskin, termasuk melalui program bantuan PKH dan BPNT.
"Tahun ini ada keluarga penerima manfaat yang baru menerima program PKH maupun BPNT, itu atas permintaan saya, karena setiap saya turun ke desa banyak sekali yang komplain karena tidak masuk dalam data penerima," kata dia di Kabila, Jumat.
Untuk itu, lanjut Bupati Merlan, sejak bulan Januari 2024, dirinya minta semua desa harus mendata warga yang berhak menerima dan layak mendapatkan PKH dan BPNT.
"Ada orang yang sudah mampu secara aturan, itu sudah tidak bisa menerima lagi, akan diganti dengan yang lebih berhak menerimanya. Makanya ini yang kita usahakan didata kembali, karena program ini memang khusus bagi mereka-mereka yang kekurangan atau warga miskin," jelas Bupati.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bone Bolango itu juga menegaskan pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango wajib menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, pihaknya memastikan bahwa bantuan PKH, BPNT, BLT dan lain sebagainya harus tepat sasaran.
"Kita ini diperiksa, dinilai dari pusat, dan dievaluasi apakah program bantuan-bantuan yang ada tepat sasaran atau tidak, sehingga dari pusat memberikan instruksi tahun 2024 ini miskin ekstrem harus nol, setelah itu tidak ada lagi. Demikian juga dengan stunting harus turun sampai dengan menjadi 6 persen," beber Bupati Merlan.
Merlan mengungkapkan, program prioritas Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 adalah penurunan angka kemiskinan dan penurunan tengkes.
"Untuk itu kami memastikan bapak dan ibu yang menerima bantuan ini. Mohon bantuan yang diberikan ini dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga," kata dia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone Bolango mengalami penurunan dari 16,05 persen tahun 2022 menjadi 15,51 persen pada tahun 2023.
Sedangkan Data BKKBN Provinsi Gorontalo, pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 capaian penurunan tengkes di tiap kabupaten kota yaitu Provinsi Gorontalo dari 29,5 persen turun menjadi 23 persen.
Kota Gorontalo dari 26,5 persen turun menjadi 19.1 persen, Kabupaten Gorontalo 28,3 persen naik menjadi 30,8 persen, Kabupaten Bone Bolango 25,1 persen turun menjadi 22,3 persen, Kabupaten Boalemo 29,8 persen naik menjadi 29,9 persen.
Sedangkan Kabupaten Pohuwato dari 34,6 persen turun menjadi 6,4 persen dan Kabupaten Gorontalo Utara dari 29,5 persen turun menjadi 29,3 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
Merlan menjelaskan, berbagai macam program kegiatan dan usaha-usaha telah pemerintah dilakukan untuk membantu warga yang miskin, termasuk melalui program bantuan PKH dan BPNT.
"Tahun ini ada keluarga penerima manfaat yang baru menerima program PKH maupun BPNT, itu atas permintaan saya, karena setiap saya turun ke desa banyak sekali yang komplain karena tidak masuk dalam data penerima," kata dia di Kabila, Jumat.
Untuk itu, lanjut Bupati Merlan, sejak bulan Januari 2024, dirinya minta semua desa harus mendata warga yang berhak menerima dan layak mendapatkan PKH dan BPNT.
"Ada orang yang sudah mampu secara aturan, itu sudah tidak bisa menerima lagi, akan diganti dengan yang lebih berhak menerimanya. Makanya ini yang kita usahakan didata kembali, karena program ini memang khusus bagi mereka-mereka yang kekurangan atau warga miskin," jelas Bupati.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bone Bolango itu juga menegaskan pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango wajib menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, pihaknya memastikan bahwa bantuan PKH, BPNT, BLT dan lain sebagainya harus tepat sasaran.
"Kita ini diperiksa, dinilai dari pusat, dan dievaluasi apakah program bantuan-bantuan yang ada tepat sasaran atau tidak, sehingga dari pusat memberikan instruksi tahun 2024 ini miskin ekstrem harus nol, setelah itu tidak ada lagi. Demikian juga dengan stunting harus turun sampai dengan menjadi 6 persen," beber Bupati Merlan.
Merlan mengungkapkan, program prioritas Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 adalah penurunan angka kemiskinan dan penurunan tengkes.
"Untuk itu kami memastikan bapak dan ibu yang menerima bantuan ini. Mohon bantuan yang diberikan ini dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga," kata dia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone Bolango mengalami penurunan dari 16,05 persen tahun 2022 menjadi 15,51 persen pada tahun 2023.
Sedangkan Data BKKBN Provinsi Gorontalo, pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 capaian penurunan tengkes di tiap kabupaten kota yaitu Provinsi Gorontalo dari 29,5 persen turun menjadi 23 persen.
Kota Gorontalo dari 26,5 persen turun menjadi 19.1 persen, Kabupaten Gorontalo 28,3 persen naik menjadi 30,8 persen, Kabupaten Bone Bolango 25,1 persen turun menjadi 22,3 persen, Kabupaten Boalemo 29,8 persen naik menjadi 29,9 persen.
Sedangkan Kabupaten Pohuwato dari 34,6 persen turun menjadi 6,4 persen dan Kabupaten Gorontalo Utara dari 29,5 persen turun menjadi 29,3 persen.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024