Pontianak (ANTARA GORONTALO) - Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo,
mengatakan, ada baiknya PT PLN tidak memonopoli layanan listrik bagi
masyarakat. PT PLN ada dalam ruang lingkup Kementerian BUMN.
"Selama ini PLN telah melakukan monopoli dalam penyaluran listrik bagi masyarakat. Seharusnya PLN bisa seperti BUMN lain, misalnya Angkasa Pura, Pelindo, dan beberapa BUMN lain," kata Kumolo, di Pontianak, Kamis(14/4).
Dia menilai cukup banyak masyarakat yang resah akibat layanan PT PLN yang sering "byar-pet", khususnya di luar Pulau Jawa, di antaranya Pulau Kalimantan dan Pulau Nias.
"Ini tentu akan menjadi wacana bagi kita untuk BUMN agar layanan listrik bisa maksimal," tuturnya.
Sementara itu Direktur pemasaran PT PLN Wilayah Kalimantan Barat, S Parman, menyatakan, berdasarkan peta jalan rasio elektrifikasi PT PLN di wilayah Kalimantan Barat, baru bisa terealisasi pada 2020, dengan elektrifitas Kalimantan Barat 100 persen.
"Saat ini elektrifitas mencapai baru mencapai 79,63 persen atau masih di bawah elektrifitas nasional. Untuk mencapai elektrifitas yang dicanangkan, tentu tidak terlepas dari tantangan yang besar," katanya. Artinya baru 79,63 persen wilayah Kalimantan Barat yang dialiri listrik.
Tantangan itu, kata dia, selain daya yang harus dipenuhi juga soal kerapatan penduduk di Kalimantan Barat yang masih jarang. "Kerapatan penduduk mempengaruhi faktor keekonomian PLN terutama dalam hal membangun jaringan tranmisi," tuturnya.
Ditambahkan, untuk Jaringan Khalustiwa di enam kabupaten di pesisir barat Kalimantan Barat saat ini sudah tersambung. Pada jaringan itu, sejak Februari lalu tersambung dengan Listrik Sesco Malayasia.
Selain daya mampu bisa melebihi daya beban, juga harga listrik Malaysia jauh lebih murah. Ke depan di Jaringan Khalustiwa akan dilanjutkan ke Gardu Ngabang Landak, Tayan, dan Siantan Pontianak.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"Selama ini PLN telah melakukan monopoli dalam penyaluran listrik bagi masyarakat. Seharusnya PLN bisa seperti BUMN lain, misalnya Angkasa Pura, Pelindo, dan beberapa BUMN lain," kata Kumolo, di Pontianak, Kamis(14/4).
Dia menilai cukup banyak masyarakat yang resah akibat layanan PT PLN yang sering "byar-pet", khususnya di luar Pulau Jawa, di antaranya Pulau Kalimantan dan Pulau Nias.
"Ini tentu akan menjadi wacana bagi kita untuk BUMN agar layanan listrik bisa maksimal," tuturnya.
Sementara itu Direktur pemasaran PT PLN Wilayah Kalimantan Barat, S Parman, menyatakan, berdasarkan peta jalan rasio elektrifikasi PT PLN di wilayah Kalimantan Barat, baru bisa terealisasi pada 2020, dengan elektrifitas Kalimantan Barat 100 persen.
"Saat ini elektrifitas mencapai baru mencapai 79,63 persen atau masih di bawah elektrifitas nasional. Untuk mencapai elektrifitas yang dicanangkan, tentu tidak terlepas dari tantangan yang besar," katanya. Artinya baru 79,63 persen wilayah Kalimantan Barat yang dialiri listrik.
Tantangan itu, kata dia, selain daya yang harus dipenuhi juga soal kerapatan penduduk di Kalimantan Barat yang masih jarang. "Kerapatan penduduk mempengaruhi faktor keekonomian PLN terutama dalam hal membangun jaringan tranmisi," tuturnya.
Ditambahkan, untuk Jaringan Khalustiwa di enam kabupaten di pesisir barat Kalimantan Barat saat ini sudah tersambung. Pada jaringan itu, sejak Februari lalu tersambung dengan Listrik Sesco Malayasia.
Selain daya mampu bisa melebihi daya beban, juga harga listrik Malaysia jauh lebih murah. Ke depan di Jaringan Khalustiwa akan dilanjutkan ke Gardu Ngabang Landak, Tayan, dan Siantan Pontianak.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016