Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengatakan pendistribusian BBM subsidi jenis Solar dan kompensasi jenis Pertalite harus tepat sasaran dan tepat volume, karena memakai uang negara melalui APBN.
Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, subsidi dan kompensasi BBM diberikan kepada masyarakat yang berhak untuk menjaga daya beli dengan menetapkan harga yang terjangkau, serta menciptakan rasa keadilan.
Pada saat bersamaan, lanjutnya, subsidi BBM juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.
"BBM bersubsidi dan kompensasi menggunakan uang negara, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pendistribusian BBM juga harus dipastikan tepat sasaran dan tepat volume," tutur Erika saat kegiatan bersama Komisi VII DPR RI di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (25/4/2024).
Lebih lanjut, Erika menyampaikan sebagai upaya agar konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi mendapatkan haknya, BPH Migas telah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu (Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite).
Hal itu merupakan upaya melalukan pengaturan, pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi secara tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat sesuai peruntukannya, sekaligus memberikan kemudahan bagi stakeholder dalam penerbitan surat rekomendasi.
"Surat rekomendasi yang ditetapkan BPH Migas ini bertujuan agar BBM subsidi dan kompensasi yang memang diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, dapat dinikmati sebagaimana mestinya atau tepat sasaran. Selain itu, juga mendukung sektor-sektor produktif seperti sektor perikanan, pertanian dan usaha mikro, serta layanan umum," terang Erika.
Senada, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menjelaskan surat rekomendasi menggunakan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan bagi dinas-dinas penerbit dan dipergunakan untuk monitoring penyaluran BBM subsidi.
"Surat rekomendasi dilengkapi dengan QR code sebagai rujukan pembelian BBM JBT Solar dan JBKP Pertalite di SPBU. Volume dalam surat rekomendasi menjadi kepastian kebutuhan BBM subsidi dan kompensasi negara pada masyarakat yang terdokumentasi di pemerintah daerah terkait, badan usaha penugasan, dan BPH Migas," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya mengapresiasi kegiatan yang dihadiri nelayan, pelaku UMKM, organisasi kepemudaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Ini memberikan satu ruang untuk masyarakat Belitung Timur agar mengerti fungsi dari BPH Migas serta tata kelola pendistribusian BBM, sehingga masyarakat dapat terlayani dan tepat sasaran," ungkapnya.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati (kiri), Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman (kanan), dan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim (dua dari kiri) melakukan pemantauan di SPBU nelayan, Bangka Belitung, Sabtu (26/4/2024). ANTARA/HO-Humas BPH Migas
Pemantauan SPBU
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, BPH Migas juga memantau penyaluran BBM subsidi di SPBU dan SPBU nelayan (SPBUN) di wilayah Belitung dan sekitarnya.
Dari pemantauan, BPH Migas mendapatkan masukan dari operator SPBU/SPBUN dan konsumen untuk penyempurnaan peraturan dan peralatan pengawasan, seperti adanya oknum yang menggunakan lebih dari satu QR untuk membeli BBM subsidi dan adanya fuel card yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dipergunakan melebihi batasan pengisian serta tidak sesuai dengan peruntukannya.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengungkapkan dalam pemantauan itu ditemukan ketidaksesuaian antara data di fuel card dan jenis mobil yang mengisi BBM.
Menurut dia, seharusnya mobil hanya dapat membeli 20-30 liter (fuel card mobil), ternyata dapat membeli hingga 60 liter (fuel card truk). Selain itu, masih adanya pengerit yang menggunakan beberapa QR dan mengganti nopol kendaraan sesuai dengan QR.
"Dengan indikasi temuan ini, diharapkan badan usaha dan operator SPBU lebih peduli untuk memperhatikan aturan. Provinsi Babel sudah punya aturan turunan terkait pengendalian distribusi BBM. Atas kondisi ini, kami (BPH Migas) melakukan pembinaan berupa pengendalian distribusi Solar dan Pertalite, tetapi tidak dihentikan operasinya, karena jarak SPBU yang satu dengan yang lain cukup jauh, sehingga masyarakat sekitar tetap terlayani dengan baik," jelas Halim.
Halim menambahkan kualitas dan peletakan CCTV di SPBU juga harus diperhatikan karena akan mempermudah pengawasan BPH Migas maupun PT Pertamina Patra Niaga, sehingga badan usaha penyalur diminta selalu melakukan pengecekan berkala kepada SPBU yang ada di wilayahnya.
Pada kesempatan itu, BPH Migas juga melakukan dialog dengan para nelayan untuk mendapatkan masukan dari nelayan yang sedang melakukan pembelian BBM subsidi di SPBUN Pelabuhan Perikanan Nusantara di Belitung.
"BPH Migas melihat fasilitas dan berdialog langsung dengan para nelayan tentang ketersediaan BBM subsidi SPBUN ini. Apakah BBM yang mereka tunggu selalu tersedia atau terjadi beberapa situasi, seperti kekurangan atau keterlambatan," sebut Halim.
