Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo menjelaskan tentang mutasi eksternal Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pemerintah kabupaten, kota dan provinsi lain.
Penjelasan itu diberikan untuk menanggapi penyampaian salah seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada salah satu media daring yang menyebut ada 40 ASN dari Kabupaten Pohuwato yang mutasi ke Pemprov sejak 2023.
Kepala Bidang Pengembangan Mutasi dan Promosi BKD Provinsi Gorontalo Ismail Pomalingo, Jumat, menjelaskan bahwa tidak benar ada 40 PNS yang dimutasi dari Pemkab Pohuwato ke Pemprov Gorontalo. Faktanya, jumlah itu berasal dari enam kabupaten, kota dan provinsi lain.
"Bahwa ada 40 PNS itu benar, tapi bahwa 40 PNS semuanya dari Pohuwato itu tidak benar. Ini perlu kami luruskan," ucap dia.
Ia mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki PNS yang mengajukan pindah dari kabupaten, kota atau provinsi lain sejak tahun 2023 itu berasal dari Pohuwato 10 orang, Gorontalo Utara 10 orang, Kabupaten Gorontalo empat orang, Kota Gorontalo dua orang, Boalemo satu orang, Bone Bolango empat orang serta dari luar provinsi sembilan orang.
Ismail menjelaskan, dari jumlah itu tidak semua lulus dan sudah bekerja di Pemprov Gorontalo. Mereka masih harus melalui proses persetujuan pelepasan dari instansi asal untuk proses persetujuan pertimbangan teknis BKN.
“Dari jumlah 40 itu, masih ada 11 yang berproses pertimbangan teknis BKN. Kita belum tahu apakah mereka bisa terterima atau tidak," kata dia.
Untuk mengantisipasi perpindahan pegawai antardaerah, sejak tahun 2024 Pemprov Gorontalo terus berbenah. Dimulai dengan penataan dan pemetaan jabatan pelaksana atau staf.
Awal Januari telah digelar pelantikan jabatan pelaksana sehingga diketahui analisis kebutuhan jabatan lowong untuk diisi melalui mekanisme akuisisi talenta eksternal.
"Tahun 2024 ini kita perketat. Tidak boleh lagi PNS dari daerah masuk ke provinsi atau sebaliknya. Kita sudah punya analisis kebutuhan jabatan. Contohnya sekarang, lima dari 20 jabatan pelaksana yang lowong kita seleksi melalui mekanisme talenta eksternal," ujar dia.
Ismail Pomalingo menyebut proses mutasi antardaerah itu dilakukan mulai dari seleksi administrasi, wawancara, unjuk kinerja hingga computer assisted test (CAT) BKN.
Saat ini ada lima jabatan yang dibuka dan dilamar oleh 111 orang. Dari jumlah itu hanya 15 orang yang lulus administrasi dan lanjut ke tahapan berikutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
Penjelasan itu diberikan untuk menanggapi penyampaian salah seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada salah satu media daring yang menyebut ada 40 ASN dari Kabupaten Pohuwato yang mutasi ke Pemprov sejak 2023.
Kepala Bidang Pengembangan Mutasi dan Promosi BKD Provinsi Gorontalo Ismail Pomalingo, Jumat, menjelaskan bahwa tidak benar ada 40 PNS yang dimutasi dari Pemkab Pohuwato ke Pemprov Gorontalo. Faktanya, jumlah itu berasal dari enam kabupaten, kota dan provinsi lain.
"Bahwa ada 40 PNS itu benar, tapi bahwa 40 PNS semuanya dari Pohuwato itu tidak benar. Ini perlu kami luruskan," ucap dia.
Ia mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki PNS yang mengajukan pindah dari kabupaten, kota atau provinsi lain sejak tahun 2023 itu berasal dari Pohuwato 10 orang, Gorontalo Utara 10 orang, Kabupaten Gorontalo empat orang, Kota Gorontalo dua orang, Boalemo satu orang, Bone Bolango empat orang serta dari luar provinsi sembilan orang.
Ismail menjelaskan, dari jumlah itu tidak semua lulus dan sudah bekerja di Pemprov Gorontalo. Mereka masih harus melalui proses persetujuan pelepasan dari instansi asal untuk proses persetujuan pertimbangan teknis BKN.
“Dari jumlah 40 itu, masih ada 11 yang berproses pertimbangan teknis BKN. Kita belum tahu apakah mereka bisa terterima atau tidak," kata dia.
Untuk mengantisipasi perpindahan pegawai antardaerah, sejak tahun 2024 Pemprov Gorontalo terus berbenah. Dimulai dengan penataan dan pemetaan jabatan pelaksana atau staf.
Awal Januari telah digelar pelantikan jabatan pelaksana sehingga diketahui analisis kebutuhan jabatan lowong untuk diisi melalui mekanisme akuisisi talenta eksternal.
"Tahun 2024 ini kita perketat. Tidak boleh lagi PNS dari daerah masuk ke provinsi atau sebaliknya. Kita sudah punya analisis kebutuhan jabatan. Contohnya sekarang, lima dari 20 jabatan pelaksana yang lowong kita seleksi melalui mekanisme talenta eksternal," ujar dia.
Ismail Pomalingo menyebut proses mutasi antardaerah itu dilakukan mulai dari seleksi administrasi, wawancara, unjuk kinerja hingga computer assisted test (CAT) BKN.
Saat ini ada lima jabatan yang dibuka dan dilamar oleh 111 orang. Dari jumlah itu hanya 15 orang yang lulus administrasi dan lanjut ke tahapan berikutnya.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024