Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia mengapresiasi kinerja Penjabat Bupati Gorontalo Utara pada triwulan dua (II) yang telah dipaparkan langsung di gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri di Jakarta, Jumat.
Kepala Bapppeda Gorontalo Utara Helmi Potutu di Jakarta, dalam keterangannya melalui sambungan telefon seluler mengatakan tim evaluasi Inspektorat Jenderal Kemendagri RI dipimpin Inspektur Jenderal Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw mengatakan beberapa indikator penilaian yang disampaikan oleh Penjabat Bupati Gorontalo Utara dinilai berhasil karena telah mencapai indikator yang dianggap sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada Penjabat Bupati.
Beberapa indikator tersebut yaitu berkaitan dengan isu inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, pelayanan publik dan penyerapan anggaran.
Khusus inflasi, kata Helmi, tim evaluasi Kemendagri memberi acungan jempol terhadap upaya konkret yang dilaksanakan oleh Penjabat Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe.
Hal ini ditandai dengan inflasi khususnya terhadap indeks perkembangan harga yang berkaitan dengan komoditas pangan yang berhasil dikendalikan.
Tren Indeks Perkembangan Harga (IPH) Gorontalo Utara sendiri mengalami penurunan yang signifikan melalui langkah konkret yang telah dilaksanakan seperti menggelar pasar murah.
Ada pula beberapa indikator yang mendapat apresiasi khususnya berkaitan dengan penyerapan anggaran.
Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain, khusus Gorontalo Utara telah mencapai atau sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh tim Irjen Kementerian Dalam Negeri.
Atensi yang besar juga diberikan terhadap indikator pengangguran yang penanganan-nya turut menjadi salah satu isu nasional.
"Keberhasilan-keberhasilan serta koreksi yang diberikan diharapkan lebih memacu kinerja penjabat bupati dalam mewujudkan pembangunan di daerah yang dipimpinnya," kata Helmi mengutip penyampaian Inspektur Jenderal Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw.
Penjabat Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe mengatakan ada 111 indikator yang menjadi penilaian dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah tersebut.
Beberapa indikator yang perlu dan mendapat perhatian tim evaluasi Kemendagri yaitu berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penanganan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kami diminta untuk lebih mengoptimalkan peran dan kontribusi dalam menyehatkan BUMD," kata Sila.
Beberapa catatan Kemendagri terhadap beberapa indikator yang mendapat koreksi atau masukan untuk perbaikan ke depan nanti, pasti akan langsung ditindaklanjuti.
"Hasil perbaikan akan dilaporkan kembali," kata Sila pula.
Termasuk langkah konkret terhadap tanggungjawab pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada November 2024.
Kesuksesan pelaksanaannya menjadi pesan penting Kemendagri, sehingga beberapa catatan terkait dukungan pemerintah daerah yaitu percepatan realisasi dan hibah untuk lembaga penyelenggara pun siap ditindaklanjuti.
"Saya yakin dan percaya, kerja-kerja bersama tim pemerintahan daerah ini, akan membuahkan pencapaian keberhasilan kinerja terhadap saran dan perbaikan dari tim evaluasi Kemendagri untuk dilaporkan nanti dalam evaluasi kinerja triwulan tiga (III)," kata Sila.
Penjabat Bupati Sila Botutihe dalam pemaparan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Suleman Lakoro, kepala Inspektorat, kepala Badan Keuangan, kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Pendidikan, Direktur Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki, serta kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura.***
Penjabat Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe didampingi Sekda Suleman Lakoro, kepala Bapppeda Helmi Potutu dan tim pemerintah daerah (kanan) memaparkan langsung kinerja triwulan II Penjabat Bupati kepada Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kemendagri RI di gedung Inspektorat Kemendagri di Jakarta, Jumat (7/6/2024). (ANTARA/HO-Tim Bapppeda Gorontalo Utara)
