Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Gorontalo membutuhkan kerja sama dan partisipasi aktif seluruh pemangku kebijakan dalam penerapan strategi nasional (stranas) bisnis dan hak asasi manusia (HAM).di daerah itu.
"Termasuk masyarakat sipil, pekerja dan komunitas lokal," ucap Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo Pagar Butar Butar pada acara bimbingan teknis strategi nasional bisnis dan HAM serta diseminasi dan penguatan HAM, di Gorontalo, Senin.
Pagar mengatakan Kemenkumham Gorontalo harus memastikan bahwa setiap suara didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut dia, hal tersebut yang akan bersama-sama dikawal melalui gugus tugas daerah bisnis dan HAM Provinsi Gorontalo yang telah terbentuk dan dikukuhkan terdiri dari berbagai unsur, baik dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo maupun jajaran pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo.
"Penting bagi setiap pelaku usaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap aspek operasional bisnis mereka. Hal ini mencakup penghormatan terhadap hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan," kata dia.
Selanjutnya, kata dia, kerja sama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menghormati hak asasi manusia. pemerintah harus menyediakan regulasi yang jelas dan mendukung, sementara sektor swasta harus melaksanakan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
"Kita ingin meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya hak asasi manusia dalam bisnis melalui diseminasi, program-program edukasi dan pelatihan adalah langkah yang harus kita perkuat," ujar dia.
Menurut dia, hal tersebut akan membantu membangun budaya perusahaan yang menghargai dan melindungi hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang tegas dan adil harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia oleh pelaku bisnis dapat ditegakkan dan ditindaklanjuti dengan serius.
"Mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel harus terus diperbaiki dan diperkuat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
"Termasuk masyarakat sipil, pekerja dan komunitas lokal," ucap Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo Pagar Butar Butar pada acara bimbingan teknis strategi nasional bisnis dan HAM serta diseminasi dan penguatan HAM, di Gorontalo, Senin.
Pagar mengatakan Kemenkumham Gorontalo harus memastikan bahwa setiap suara didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut dia, hal tersebut yang akan bersama-sama dikawal melalui gugus tugas daerah bisnis dan HAM Provinsi Gorontalo yang telah terbentuk dan dikukuhkan terdiri dari berbagai unsur, baik dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo maupun jajaran pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo.
"Penting bagi setiap pelaku usaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap aspek operasional bisnis mereka. Hal ini mencakup penghormatan terhadap hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan," kata dia.
Selanjutnya, kata dia, kerja sama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menghormati hak asasi manusia. pemerintah harus menyediakan regulasi yang jelas dan mendukung, sementara sektor swasta harus melaksanakan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
"Kita ingin meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya hak asasi manusia dalam bisnis melalui diseminasi, program-program edukasi dan pelatihan adalah langkah yang harus kita perkuat," ujar dia.
Menurut dia, hal tersebut akan membantu membangun budaya perusahaan yang menghargai dan melindungi hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang tegas dan adil harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia oleh pelaku bisnis dapat ditegakkan dan ditindaklanjuti dengan serius.
"Mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel harus terus diperbaiki dan diperkuat," ujarnya.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024