Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kabupaten Pohuwato mendukung rencana pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, dalam merumuskan perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang nanti akan memberian dampak positif dalam penyelenggara pemerintah.
Melalui pandangan umum fraksi terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) OPD, struktur perangkat daerah merupakan proses pengorganisasian yang berhubungan dengan keuangan daerah, agar lebih tepat guna.
"Berpijak pada analisis kebutuhan, tahap-tahap dalam organisasi menetapkan suatu lembaga kedinasan dan kantor yang benar-benar harus ada, seperti peleburan SKPD di lingkungan pemkab sesuai dengan tujuan, agar lebih efektif," jelas Masrin Kone, anggota FPG, Sabtu.
Ia mengatakan, organisasi perangkat daerah ke depan agar menggunakan sistem yang profesional dan proporsional, sehingga dapat melahirkan kerja kolektif, efisien, produktif.
"Yang akhirnya dapat memberikan pelayanan maksimal pada seluruh elemen masyarakat," katanya.
Menurut Masrin, ini yang menjadi pertimbangan di dalam penyusunan OPD di Pohuwato, sehingga dapat dipastikan juga dapat berdampak terhadap penghematan penggunaan anggaran daerah.
"Adapun pengehmatan tersebut akan memberikan manfaat bagi kegiatan pemerintah, sesuai skala prioritas kepentingan rakyat dan daerah," ungkapnya.
Sebelumnya, pada Rabu (10/8) DPRD telah telah resmi membahas perubahan sejumlah OPD bersama pemkab, dalam hal ini Bupati Syarif Mbuinga, untuk segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ketua DPRD Nasir Giasi mengungkapkan, pembentukan Ranperda OPD pada hakekatnya telah menjadi ketentuan pemerintah pusat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Melalui pandangan umum fraksi terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) OPD, struktur perangkat daerah merupakan proses pengorganisasian yang berhubungan dengan keuangan daerah, agar lebih tepat guna.
"Berpijak pada analisis kebutuhan, tahap-tahap dalam organisasi menetapkan suatu lembaga kedinasan dan kantor yang benar-benar harus ada, seperti peleburan SKPD di lingkungan pemkab sesuai dengan tujuan, agar lebih efektif," jelas Masrin Kone, anggota FPG, Sabtu.
Ia mengatakan, organisasi perangkat daerah ke depan agar menggunakan sistem yang profesional dan proporsional, sehingga dapat melahirkan kerja kolektif, efisien, produktif.
"Yang akhirnya dapat memberikan pelayanan maksimal pada seluruh elemen masyarakat," katanya.
Menurut Masrin, ini yang menjadi pertimbangan di dalam penyusunan OPD di Pohuwato, sehingga dapat dipastikan juga dapat berdampak terhadap penghematan penggunaan anggaran daerah.
"Adapun pengehmatan tersebut akan memberikan manfaat bagi kegiatan pemerintah, sesuai skala prioritas kepentingan rakyat dan daerah," ungkapnya.
Sebelumnya, pada Rabu (10/8) DPRD telah telah resmi membahas perubahan sejumlah OPD bersama pemkab, dalam hal ini Bupati Syarif Mbuinga, untuk segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ketua DPRD Nasir Giasi mengungkapkan, pembentukan Ranperda OPD pada hakekatnya telah menjadi ketentuan pemerintah pusat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016