Vientiane, Laos (ANTARA GORONTALO) - Kementerian Pertahanan Filipina, Rabu,
mengeluarkan foto -yang disebutnya- kapal China di dekat beting sengketa
di Laut China Selatan, hanya beberapa jam sebelum negara Asia Tenggara
menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri China di Laos.
Tidak ada penjelasan mengenai waktu penyiaran foto itu, namun itu dilakukan dua hari setelah Manila mengungkapkan "kekhawatiran mendalam" mengenai peningkatan jumlah kapal China di sekitar beting Scarborough dan menuntut penjelasan dari duta besar Beijing.
Pejabat Filipina mengatakan penyiaran foto dan peta itu dilakukan atas perintah Menteri Pertahanan, yang menghadiri pertemuan puncak di Vientiane, Laos.
China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei mengklaim sebagian atau seluruh bagian dari Laut China Selatan yang kaya sumberdaya alam, sehingga menjadikannya titik panas ketegangan kawasan.
Empat negara terakhir adalah anggota ASEAN.
Ke-10 foto dan peta itu dikirimkan melalui surat elektronik ke para wartawan, banyak di antaranya berada di Vientiane untuk meliput KTT ASEAN. Para pemimpin negara-negara itu dijadualkan bertemu dengan PM China, Li Keqiang, Rabu, meskipun belum jelas apakah sengketa Laut China Selatan akan dibicarakan secara terbuka.
Langkah Filipina itu dilakukan setelah munculnya perselisihan dengan AS, sekutu utamanya.
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, pernah mengkritik Presiden AS, Barack Obama, sehingga membuat pertemuan kedua pemimpin negara itu di Laos dibatalkan.
China berulangkali menuding AS memperkeruh masalah di Laut China Selatan, jalur perairan strategis yang dilintasi perdagangan bernilai lebih dari 5 triliun dolar AS per tahun.
AS mengatakan tidak memiliki posisi dalam sengketa wilayah itu, namun menjalankan patroli kebebasan navigasi di dekat pulau-pulau yang dikuasai China sehingga memantik kemarahan Beijing, sementara China meningkatkan kehadiran militernya di sana.
Meskipun Beting Scarborough hanya berupa sedikit bebatuan di atas laut, namun kawasan itu penting bagi Filipina karena airnya tenang dan kaya ikan.
Manila mengatakan blokade China atas beting itu merupakan pelanggaran hukum internasional.
Sengketa itu menjadi semakin signifikan sejak Mahkamah Arbitrase Permanen pada 12 Juli memutuskan bahwa tidak satu pun negara memiliki hak kedaulatan atas kegiatan di beting Scarborough, lokasi pencarian ikan bagi nelayan China, Filipina dan Vietnam.
China menolak mengakui keputusan pengadilan di Denhaag itu.
Duterte ingin China menaati keputusan tersebut namun ia telah berjanji untuk tidak mengangkat isu itu selama pertemuan di Laos. Ia ingin memuluskan jalan bagi negosiasi bilateral dan pada Agustus mengirim mantan presiden Fidel Ramos sebagai utusan khusus, untuk bertemu dengan perwakilan China di Hongkong.
Rancangan pernyataan bersama ASEAN yang diperoleh Reuters, Senin memasukkan delapan poin berkaitan Laut China Selatan, namun tidak menyinggung soal keputusan pengadilan itu.
Meski demikian, Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, mengatakan, menjelang KTT, bahwa pesawat AU Filipina telah terbang melintas beting itu dan melihat semakin banyak kapal dibandingkan biasanya dalam armada kecil China, yang tetap dipertahankan keberadaannya sejak China mengambil alih kawasan itu setelah perseteruan pada 2012.
Lorenzana mengatakan, kehadiran enam kapal China sebagai tambahan kapal-kapal penjaga pantai di kawasan itu merupakan "penyebab kekhawatiran serius".
Pejabat keamanan Filipina yang ikut dalam kunjungan Duterte mengatakan, merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menjelaskan kenapa nelayan Filipina tidak bisa kembali dan memancing di kawasan itu meski pengadilan di Den Haag memutuskan bahwa Scarborough adalah kawasan mencari ikan bagi semua.
"Kami menang di pengadilan arbitrase, tetapi kami tidak bisa menegakkan keputusan itu, bagaimana kami bisa menjelaskan itu kepada nelayan kami sendiri?" kata pejabat itu, yang enggan disebutkan namanya.
"Jadi, kami ingin berbicara kepada China dan memecahkan masalah itu, tetapi keadaan seperti itu membuatnya semakin sulit. Presiden menanyakan apa keinginan China di kawasan itu?" katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Tidak ada penjelasan mengenai waktu penyiaran foto itu, namun itu dilakukan dua hari setelah Manila mengungkapkan "kekhawatiran mendalam" mengenai peningkatan jumlah kapal China di sekitar beting Scarborough dan menuntut penjelasan dari duta besar Beijing.
Pejabat Filipina mengatakan penyiaran foto dan peta itu dilakukan atas perintah Menteri Pertahanan, yang menghadiri pertemuan puncak di Vientiane, Laos.
China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei mengklaim sebagian atau seluruh bagian dari Laut China Selatan yang kaya sumberdaya alam, sehingga menjadikannya titik panas ketegangan kawasan.
Empat negara terakhir adalah anggota ASEAN.
Ke-10 foto dan peta itu dikirimkan melalui surat elektronik ke para wartawan, banyak di antaranya berada di Vientiane untuk meliput KTT ASEAN. Para pemimpin negara-negara itu dijadualkan bertemu dengan PM China, Li Keqiang, Rabu, meskipun belum jelas apakah sengketa Laut China Selatan akan dibicarakan secara terbuka.
Langkah Filipina itu dilakukan setelah munculnya perselisihan dengan AS, sekutu utamanya.
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, pernah mengkritik Presiden AS, Barack Obama, sehingga membuat pertemuan kedua pemimpin negara itu di Laos dibatalkan.
China berulangkali menuding AS memperkeruh masalah di Laut China Selatan, jalur perairan strategis yang dilintasi perdagangan bernilai lebih dari 5 triliun dolar AS per tahun.
AS mengatakan tidak memiliki posisi dalam sengketa wilayah itu, namun menjalankan patroli kebebasan navigasi di dekat pulau-pulau yang dikuasai China sehingga memantik kemarahan Beijing, sementara China meningkatkan kehadiran militernya di sana.
Meskipun Beting Scarborough hanya berupa sedikit bebatuan di atas laut, namun kawasan itu penting bagi Filipina karena airnya tenang dan kaya ikan.
Manila mengatakan blokade China atas beting itu merupakan pelanggaran hukum internasional.
Sengketa itu menjadi semakin signifikan sejak Mahkamah Arbitrase Permanen pada 12 Juli memutuskan bahwa tidak satu pun negara memiliki hak kedaulatan atas kegiatan di beting Scarborough, lokasi pencarian ikan bagi nelayan China, Filipina dan Vietnam.
China menolak mengakui keputusan pengadilan di Denhaag itu.
Duterte ingin China menaati keputusan tersebut namun ia telah berjanji untuk tidak mengangkat isu itu selama pertemuan di Laos. Ia ingin memuluskan jalan bagi negosiasi bilateral dan pada Agustus mengirim mantan presiden Fidel Ramos sebagai utusan khusus, untuk bertemu dengan perwakilan China di Hongkong.
Rancangan pernyataan bersama ASEAN yang diperoleh Reuters, Senin memasukkan delapan poin berkaitan Laut China Selatan, namun tidak menyinggung soal keputusan pengadilan itu.
Meski demikian, Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, mengatakan, menjelang KTT, bahwa pesawat AU Filipina telah terbang melintas beting itu dan melihat semakin banyak kapal dibandingkan biasanya dalam armada kecil China, yang tetap dipertahankan keberadaannya sejak China mengambil alih kawasan itu setelah perseteruan pada 2012.
Lorenzana mengatakan, kehadiran enam kapal China sebagai tambahan kapal-kapal penjaga pantai di kawasan itu merupakan "penyebab kekhawatiran serius".
Pejabat keamanan Filipina yang ikut dalam kunjungan Duterte mengatakan, merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menjelaskan kenapa nelayan Filipina tidak bisa kembali dan memancing di kawasan itu meski pengadilan di Den Haag memutuskan bahwa Scarborough adalah kawasan mencari ikan bagi semua.
"Kami menang di pengadilan arbitrase, tetapi kami tidak bisa menegakkan keputusan itu, bagaimana kami bisa menjelaskan itu kepada nelayan kami sendiri?" kata pejabat itu, yang enggan disebutkan namanya.
"Jadi, kami ingin berbicara kepada China dan memecahkan masalah itu, tetapi keadaan seperti itu membuatnya semakin sulit. Presiden menanyakan apa keinginan China di kawasan itu?" katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016