Jakarta, (ANTARAGORONTALO) - Pemerintah Indonesia mendorong seluruh negara Gerakan Non-Blok (GNB) untuk terus mendukung perjuangan pemerintah dan rakyat Palestina untuk kemerdekaan dan kedaulatan negeri dengan ibukota di Yerusalem Timur itu.
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, menyebutkan hal itu telah disampaikannya pada Pertemuan Tingkat Menteri Komite Palestina negara-negara GNB, di Pulau Margarita, Venezuela pada 15 September 2015.
Pada pertemuan itu, Menlu RI menekankan pentingnya dukungan dari seluruh anggota GNB agar proses perdamaian Palestina segera dimulai kembali.
Terkait hal itu, Pemerintah Indonesia sepenuhnya mendukung inisiatif Pemerintah Prancis untuk memulai kembali proses perdamaian.
Indonesia merupakan salah satu dari 28 negara yang hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh Prancis atau "Paris Meeting" pada 3 Juni 2016.
Pemerintah Indonesia juga mendorong peningkatan peranan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat dukungan bagi proses perdamaian.
"Berbagai proses dan initiatif yang dilakukan untuk mendukung terciptanya perdamaian di Palestina harus didukung," ujar Menlu Retno.
Menlu RI juga menegaskan bahwa masyarakat internasional perlu memberikan tekanan yang lebih besar agar Israel dapat segera menghentikan berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang selama ini dilakukan terhadap rakyat Palestina.
Selain itu, kata dia, Israel juga harus menghentikan kegiatan pembangunan permukiman secara ilegal (illegal resettlement) di wilayah pendudukan Palestina.
"Israel tidak boleh dibiarkan menikmati keuntungan ekonomi dari wilayah pendudukannya," tutur Menlu Retno.
Dia pun menegaskan bahwa solidaritas terhadap masyarakat Palestina harus diperkuat, terutama dengan terus berkontribusi dalam pemberian bantuan teknis kepada Palestina.
Menlu Retno mengingatkan bahwa dukungan kepada Palestina merupakan salah satu alasan utama pendirian GNB. Oleh karena itu, Indonesia kembali menyerukan kepada anggota GNB untuk terus mendukung perjuangan Palestina mencapai kemerdekaan secara penuh.
"Salah satu bentuk dukungan nyata Indonesia antara lain diwujudkan pada saat menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa ke-5 negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengenai Palestina dan Al Quds dan Al Sharif pada bulan Maret 2016 lalu," kata dia.
Selain itu, dia mendorong anggota GNB yang saat ini belum mengakui negara Palestina untuk dapat memberikan dukungan dengan mengakui Palestina sebagai negara merdeka.
Pertemuan Tingkat Menteri Komite Palestina GNB diselenggarakan di sela-sela pertemuan Tingkat Menteri negara-negara GNB dalam rangka persiapan Konferensi Tingkat Tinggi GNB ke-17, yang berlangsung pada 17-18 September 2016.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh negara-negara anggota GNB yang merupakan anggota Komite Palestina, yaitu Indonesia, Aljazair, Bangladesh, Kolombia, Kuba, Mesir, India, Malaysia, Palestina, Senegal, Afrika Selatan, Zambia dan Zimbabwe.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, menyebutkan hal itu telah disampaikannya pada Pertemuan Tingkat Menteri Komite Palestina negara-negara GNB, di Pulau Margarita, Venezuela pada 15 September 2015.
Pada pertemuan itu, Menlu RI menekankan pentingnya dukungan dari seluruh anggota GNB agar proses perdamaian Palestina segera dimulai kembali.
Terkait hal itu, Pemerintah Indonesia sepenuhnya mendukung inisiatif Pemerintah Prancis untuk memulai kembali proses perdamaian.
Indonesia merupakan salah satu dari 28 negara yang hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh Prancis atau "Paris Meeting" pada 3 Juni 2016.
Pemerintah Indonesia juga mendorong peningkatan peranan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat dukungan bagi proses perdamaian.
"Berbagai proses dan initiatif yang dilakukan untuk mendukung terciptanya perdamaian di Palestina harus didukung," ujar Menlu Retno.
Menlu RI juga menegaskan bahwa masyarakat internasional perlu memberikan tekanan yang lebih besar agar Israel dapat segera menghentikan berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang selama ini dilakukan terhadap rakyat Palestina.
Selain itu, kata dia, Israel juga harus menghentikan kegiatan pembangunan permukiman secara ilegal (illegal resettlement) di wilayah pendudukan Palestina.
"Israel tidak boleh dibiarkan menikmati keuntungan ekonomi dari wilayah pendudukannya," tutur Menlu Retno.
Dia pun menegaskan bahwa solidaritas terhadap masyarakat Palestina harus diperkuat, terutama dengan terus berkontribusi dalam pemberian bantuan teknis kepada Palestina.
Menlu Retno mengingatkan bahwa dukungan kepada Palestina merupakan salah satu alasan utama pendirian GNB. Oleh karena itu, Indonesia kembali menyerukan kepada anggota GNB untuk terus mendukung perjuangan Palestina mencapai kemerdekaan secara penuh.
"Salah satu bentuk dukungan nyata Indonesia antara lain diwujudkan pada saat menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa ke-5 negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengenai Palestina dan Al Quds dan Al Sharif pada bulan Maret 2016 lalu," kata dia.
Selain itu, dia mendorong anggota GNB yang saat ini belum mengakui negara Palestina untuk dapat memberikan dukungan dengan mengakui Palestina sebagai negara merdeka.
Pertemuan Tingkat Menteri Komite Palestina GNB diselenggarakan di sela-sela pertemuan Tingkat Menteri negara-negara GNB dalam rangka persiapan Konferensi Tingkat Tinggi GNB ke-17, yang berlangsung pada 17-18 September 2016.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh negara-negara anggota GNB yang merupakan anggota Komite Palestina, yaitu Indonesia, Aljazair, Bangladesh, Kolombia, Kuba, Mesir, India, Malaysia, Palestina, Senegal, Afrika Selatan, Zambia dan Zimbabwe.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016