Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Pertemuan pimpinan DPR RI dengan beberapa
kementerian dalam Senior Officials Meeting (SOM) tahap pertama yang
berlangsung sejak pagi ini menghasilkan beberapa kesepakatan mengenai
energi panas bumi, geothermal.
"Intinya seluruh delegasi mendukung kegiatan energi panas bumi," kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senin.
Pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pagi ini mendukung program 35.000 megawatt yang dicanangkan oleh Presiden.
Pemerintah dapat melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi dari sarana pembiayaan dan investasi dengan menggunakan fasilitas pendanaan yang ada, seperti dana panas bumi di PT. SMI, dana hibah, serta dana pinjaman dari luar negeri, di bawah koordinasi Kementerian ESDM.
Agus Hermanto menyatakan perlu penguatan kerja sama antara Kementerian LHK dengan Kementerian ESDM untuk melakukan pemetaan, verifikasi lapangan dan studi zonasi untuk wilyah kerja panas bumi pada zona inti.
Ia menambahkan, perlu ada peraturan dari Menteri ESDM mengenai pelarangan alih kontrak kerja operasi panas bumi secara menyeluruh, juga pencabutan wilayah kerja yang tidak melakukan kegiatannya
Selain itu, Kementerian Ristek Dikti perlu membentuk Pusat Riset Panas Bumi dengan melibatkan universitas, badan penelitian dan asosiasi.
SOM juga merekomendasikan pembentukan Badan Usaha Milik Negara yang berusaha di bidang panas bumi.
Saat ini, BUMN yang mengurus panas bumi adalah Pertamina Geothermal Energy, Geo Dipa Energi dan PLN.
Agus menyebut potensi geothermal Indonesia mencapai 30 gigawatt namun baru termanfaatkan sekitar 5 persen.
"Kami sepakat energi geothermal harus ditingkatkan. Kita tidak bisa terus fokus ke energi fosil," kata Agus.
Untuk mendukung target pemerintah sebanyak 35.000 megawatt, yang memungkinkan menurut dia adalah energi panas bumi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"Intinya seluruh delegasi mendukung kegiatan energi panas bumi," kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senin.
Pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pagi ini mendukung program 35.000 megawatt yang dicanangkan oleh Presiden.
Pemerintah dapat melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi dari sarana pembiayaan dan investasi dengan menggunakan fasilitas pendanaan yang ada, seperti dana panas bumi di PT. SMI, dana hibah, serta dana pinjaman dari luar negeri, di bawah koordinasi Kementerian ESDM.
Agus Hermanto menyatakan perlu penguatan kerja sama antara Kementerian LHK dengan Kementerian ESDM untuk melakukan pemetaan, verifikasi lapangan dan studi zonasi untuk wilyah kerja panas bumi pada zona inti.
Ia menambahkan, perlu ada peraturan dari Menteri ESDM mengenai pelarangan alih kontrak kerja operasi panas bumi secara menyeluruh, juga pencabutan wilayah kerja yang tidak melakukan kegiatannya
Selain itu, Kementerian Ristek Dikti perlu membentuk Pusat Riset Panas Bumi dengan melibatkan universitas, badan penelitian dan asosiasi.
SOM juga merekomendasikan pembentukan Badan Usaha Milik Negara yang berusaha di bidang panas bumi.
Saat ini, BUMN yang mengurus panas bumi adalah Pertamina Geothermal Energy, Geo Dipa Energi dan PLN.
Agus menyebut potensi geothermal Indonesia mencapai 30 gigawatt namun baru termanfaatkan sekitar 5 persen.
"Kami sepakat energi geothermal harus ditingkatkan. Kita tidak bisa terus fokus ke energi fosil," kata Agus.
Untuk mendukung target pemerintah sebanyak 35.000 megawatt, yang memungkinkan menurut dia adalah energi panas bumi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016