Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Fraksi Partai Golkar DPR melakukan perombakan
pimpinan Komisi VIII yaitu Nur Achmad menggantikan Deding Ishak sebagai
Wakil Ketua Komisi VIII.
"Pergantian pimpinan komisi merupakan hal yang biasa dilakukan di awal masa sidang. Itu merupakan hak dari fraksi dan komisi," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat melantik Nur Achmad sebagai Wakil Ketua Komisi VIII, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.
Fahri berharap agar Komisi VIII DPR yang salah satunya membidangi masalah haji dapat bekerja lebih progresif mengingat dinamika politik di Arab Saudi yang juga sangat progresif.
Baca juga: (Politisi Golkar imbau kader taat hukum dalam kasus e-KTP)
Menurut dia Komisi VIII DPR juga harus bisa menekan pemerintah untuk bekerja progresif karena kalau Indonesia tidak masuk ke Saudi dengan wibawa membawa uang besar yang dikelola oleh BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hampir Rp90 triliun, maka di Indonesia tidak memiliki punya apa-apa.
"Sementara negara lain sudah punya hotel di sekitar Madinah dan Masjid Haram dan Nabawi. Sementara kita satu hotel pun tidak punya," ujarnya.
Fahri menilai dana Rp90 triliun dengan prinsip business to business melalui visi Saudi baru, Indonesia tidak hanya bisa memiliki hotel namun memiliki kampung Indonesia.
Baca juga: (Partai Golkar tunggu survei terkait pilkada Jatim)
Menurut dia kampung Indonesia itu seperti miniatur Indonesia dan bisa menjadi etalase Indonesia yang bisa dilihat tidak hanya oleh warga Saudi, tapi juga jamaah dari seluruh dunia.
"Saya berharap agar Komisi VIII DPR dapat menggenjot BPKH untuk lebih cepat lagi bergerak. Agar jemaah bisa mendapat fasilitas yang lebih baik lagi saat beribadah ke Tanah Suci, baik dari segi akomodasi, transportasi, konsumsi maupun hal lainnya," kata Fahri.
Dia menjelaskan saat ini penginapan jamaah haji Indonesia terkenal jauh dari pusat-pusat ibadah di Arab Saudi dan tempat-tempat tersebut sudah dikaveling oleh negara lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Pergantian pimpinan komisi merupakan hal yang biasa dilakukan di awal masa sidang. Itu merupakan hak dari fraksi dan komisi," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat melantik Nur Achmad sebagai Wakil Ketua Komisi VIII, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.
Fahri berharap agar Komisi VIII DPR yang salah satunya membidangi masalah haji dapat bekerja lebih progresif mengingat dinamika politik di Arab Saudi yang juga sangat progresif.
Baca juga: (Politisi Golkar imbau kader taat hukum dalam kasus e-KTP)
Menurut dia Komisi VIII DPR juga harus bisa menekan pemerintah untuk bekerja progresif karena kalau Indonesia tidak masuk ke Saudi dengan wibawa membawa uang besar yang dikelola oleh BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hampir Rp90 triliun, maka di Indonesia tidak memiliki punya apa-apa.
"Sementara negara lain sudah punya hotel di sekitar Madinah dan Masjid Haram dan Nabawi. Sementara kita satu hotel pun tidak punya," ujarnya.
Fahri menilai dana Rp90 triliun dengan prinsip business to business melalui visi Saudi baru, Indonesia tidak hanya bisa memiliki hotel namun memiliki kampung Indonesia.
Baca juga: (Partai Golkar tunggu survei terkait pilkada Jatim)
Menurut dia kampung Indonesia itu seperti miniatur Indonesia dan bisa menjadi etalase Indonesia yang bisa dilihat tidak hanya oleh warga Saudi, tapi juga jamaah dari seluruh dunia.
"Saya berharap agar Komisi VIII DPR dapat menggenjot BPKH untuk lebih cepat lagi bergerak. Agar jemaah bisa mendapat fasilitas yang lebih baik lagi saat beribadah ke Tanah Suci, baik dari segi akomodasi, transportasi, konsumsi maupun hal lainnya," kata Fahri.
Dia menjelaskan saat ini penginapan jamaah haji Indonesia terkenal jauh dari pusat-pusat ibadah di Arab Saudi dan tempat-tempat tersebut sudah dikaveling oleh negara lain.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017