Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
menyatakan, pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia
masih belum dapat dikatakan sukses karena masih terus muncul aktivitas
tersebut dengan beragam modus baru.
"Pemberantasan illegal fishing tidak bisa dikatakan sukses karena masih ada pencurian ikan," kata Menteri Susi dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pihak yang melakukan tindakan pencurian ikan masih tetap ada dan beroperasi di perairan nasional tetapi dengan kemunculan modus yang berbeda-beda.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan Perserikatan Bangsa Bangsa dapat menetapkan aktivitas pencurian ikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisasi.
"Kita harus mengakui bahwa Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing ini terkait dengan kejahatan transnasional yang terorganisasi. Operasinya sering didukung oleh kelompok terorganisir," kata Menteri Susi.
Menurut Susi, Indonesia adalah saksi kejahatan pelanggaran HAM tersebut, mulai dari perdagangan manusia, perbudakan anak, hingga pelecehan fisik dan seksual yang terjadi di kapal penangkap ikan.
Selain itu, ujar dia, tidak jarang juga terjadi penyelundupan mulai dari bahan makanan seperti beras, bawang, pakaian, hingga obat-obatan terlarang, alkohol, dan narkotika. "Mereka juga menyelundupkan satwa liar yang terancam punah, seperti burung beo, burung surga, dan armadillo," ungkap Menteri Susi.
Untuk itu, ia mengimbau agar negara-negara anggota PPB tidak membiarkan praktik illegal fishing terjadi secara bebas di masing-masing negara.
Menteri Susi menyatakan, pemberantasan pencurian ikan bila dilakukan suatu negara maka akan menguntungkan negara tersebut sehingga berbagai pemerintahan di dunia juga diharapkan fokus untuk melakukannya.
Di Indonesia, ujar dia, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan Indonesia saat ini adalah 50 persen lebih tinggi daripada PDB nasional.
Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga menyatakan komoditas ikan berkontribusi besar terhadap deflasi Indonesia.
"Indeks stok ikan MSY (Maximum Sustainable Yield) kami meningkat dari 6,5 juta ton pada 2014, menjadi 7,1 juta ton pada 2015, dan menjadi 9,9 juta ton pada 2016. Tahun ini diperkirakan menjadi 12 juta ton," papar Susi.
Untuk itu, Susi menginginkan negara-negara di dunia bekerja sama untuk menutup celah yang memungkinkan sindikat kejahatan perikanan beroperasi secara bebas di seluruh dunia.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Pemberantasan illegal fishing tidak bisa dikatakan sukses karena masih ada pencurian ikan," kata Menteri Susi dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pihak yang melakukan tindakan pencurian ikan masih tetap ada dan beroperasi di perairan nasional tetapi dengan kemunculan modus yang berbeda-beda.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan Perserikatan Bangsa Bangsa dapat menetapkan aktivitas pencurian ikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisasi.
"Kita harus mengakui bahwa Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing ini terkait dengan kejahatan transnasional yang terorganisasi. Operasinya sering didukung oleh kelompok terorganisir," kata Menteri Susi.
Menurut Susi, Indonesia adalah saksi kejahatan pelanggaran HAM tersebut, mulai dari perdagangan manusia, perbudakan anak, hingga pelecehan fisik dan seksual yang terjadi di kapal penangkap ikan.
Selain itu, ujar dia, tidak jarang juga terjadi penyelundupan mulai dari bahan makanan seperti beras, bawang, pakaian, hingga obat-obatan terlarang, alkohol, dan narkotika. "Mereka juga menyelundupkan satwa liar yang terancam punah, seperti burung beo, burung surga, dan armadillo," ungkap Menteri Susi.
Untuk itu, ia mengimbau agar negara-negara anggota PPB tidak membiarkan praktik illegal fishing terjadi secara bebas di masing-masing negara.
Menteri Susi menyatakan, pemberantasan pencurian ikan bila dilakukan suatu negara maka akan menguntungkan negara tersebut sehingga berbagai pemerintahan di dunia juga diharapkan fokus untuk melakukannya.
Di Indonesia, ujar dia, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan Indonesia saat ini adalah 50 persen lebih tinggi daripada PDB nasional.
Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga menyatakan komoditas ikan berkontribusi besar terhadap deflasi Indonesia.
"Indeks stok ikan MSY (Maximum Sustainable Yield) kami meningkat dari 6,5 juta ton pada 2014, menjadi 7,1 juta ton pada 2015, dan menjadi 9,9 juta ton pada 2016. Tahun ini diperkirakan menjadi 12 juta ton," papar Susi.
Untuk itu, Susi menginginkan negara-negara di dunia bekerja sama untuk menutup celah yang memungkinkan sindikat kejahatan perikanan beroperasi secara bebas di seluruh dunia.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017