Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada triwulan II tahun 2017, berhasil melampaui target, dimana target fisik sebesar 35,12 persen, realisasinya mencapai 42,42 persen.
"Sedangkan untuk keuangan yang ditargetkan 28,78 persen, realisasi fisiknya sebesar 35,50 persen," kata Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim usai memimpin rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) triwulan II tingkat Provinsi Gorontalo, Senin.
Sementara untuk realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pertanggal 30 Juni 2017 mencapai 35,36 persen atau sebesar Rp1,95 triliun dari total pagu APBN sebesar Rp5,51 triliun.
"Baik APBD maupun APBN, realisasinya pada triwulan II ini cukup baik, tetapi tentunya kita harapkan penyerapan anggaran ini harus dipacu untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Untuk memacu penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya, wagub berharap kepada seluruh SKPD Provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten/kota yang turut hadir pada rakorev tersebut, meningkatkan konsultasi, koordinasi dan komunikasi, khususnya untuk mengantisipasi ataupun menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan.
"Contohnya, untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan Tilamuta dan penanggulangan persoalan banjir yang sering terjadi dan terus dikeluhkan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi fokus perhatian semua pihak, pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan turun langsung melihat kondisi di lapangan.
Sementara terkait upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo, wagub menginstruksikan kepada seluruh SKPD Provinsi dan kabupaten/kota, instansi vertikal dan seluruh `stakeholder`, harus menggunakan dan mengacu pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
"Hal ini dimaksudkan agar program penanggulangan kemiskinan lebih terarah pada data TNP2K yang telah disusun berdasarkan nama dan alamat tempat tinggal," jelasnya.
Wagub juga mengingatkan, salah satu parameter penilaian kinerja pemerintah daerah terkait kecepatan dalam menetapkan APBD, oleh karena itu dirinya berharap, memasuki triwulan III ini seluruh jajaran TAPD Provinsi dan kabupaten/kota segera menyiapkan desain perencanaan untuk APBD tahun 2018.
Pada Rakorev kali ini dihadiri oleh pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, Wali kota dan Bupati se-Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, serta pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah provinsi.
Dalam kesempatan itu juga wagub menyerahkan penghargaan kepada Bappeda Provinsi Gorontalo, yang APBN terbaik.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Sedangkan untuk keuangan yang ditargetkan 28,78 persen, realisasi fisiknya sebesar 35,50 persen," kata Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim usai memimpin rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) triwulan II tingkat Provinsi Gorontalo, Senin.
Sementara untuk realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pertanggal 30 Juni 2017 mencapai 35,36 persen atau sebesar Rp1,95 triliun dari total pagu APBN sebesar Rp5,51 triliun.
"Baik APBD maupun APBN, realisasinya pada triwulan II ini cukup baik, tetapi tentunya kita harapkan penyerapan anggaran ini harus dipacu untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Untuk memacu penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya, wagub berharap kepada seluruh SKPD Provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten/kota yang turut hadir pada rakorev tersebut, meningkatkan konsultasi, koordinasi dan komunikasi, khususnya untuk mengantisipasi ataupun menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan.
"Contohnya, untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan Tilamuta dan penanggulangan persoalan banjir yang sering terjadi dan terus dikeluhkan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi fokus perhatian semua pihak, pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan turun langsung melihat kondisi di lapangan.
Sementara terkait upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo, wagub menginstruksikan kepada seluruh SKPD Provinsi dan kabupaten/kota, instansi vertikal dan seluruh `stakeholder`, harus menggunakan dan mengacu pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
"Hal ini dimaksudkan agar program penanggulangan kemiskinan lebih terarah pada data TNP2K yang telah disusun berdasarkan nama dan alamat tempat tinggal," jelasnya.
Wagub juga mengingatkan, salah satu parameter penilaian kinerja pemerintah daerah terkait kecepatan dalam menetapkan APBD, oleh karena itu dirinya berharap, memasuki triwulan III ini seluruh jajaran TAPD Provinsi dan kabupaten/kota segera menyiapkan desain perencanaan untuk APBD tahun 2018.
Pada Rakorev kali ini dihadiri oleh pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, Wali kota dan Bupati se-Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, serta pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah provinsi.
Dalam kesempatan itu juga wagub menyerahkan penghargaan kepada Bappeda Provinsi Gorontalo, yang APBN terbaik.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017