Gorontalo, (Antara) - Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengatakan pengawasan terhadap penggunaan dana desa sangat penting, sehingga pemanfaatannya jelas demi kemajuan setiap desa.
"Penggunaan dana desa ini perlu dimonitoring secara langsung, oleh karena itu kita sering menggelar rapat koordinasi dan evaluasi dengan harapan dana desa bisa memberikan kemanfaatan," kata bupati belum lama ini.
Bupati mengaku akan mengunjungi seluruh desa untuk mengetahui prosentase jumlah anggaran dana desa, kemanfaatannya hingga jumlah rumah tangga miskin.
Pihak Pemkab sudah beberapa kali menggelar rapat kerja desa, memonitoring dan mengevaluasi sejauh mana penggunaan dana desa serta efektifitas pengelolaan dana desa dalam rangka perbaikan layanan publik.
Kemudian terpenting adalah dampak pada penurunan angka keluarga miskin.
"Tugas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya khawatir bila tidak ada evaluasi sehingga tanggung jawabnya kurang. ini juga jadi pertanggungjawaban ke pemerintah pusat," jelasnya.
Sebelumnya alokasi dana desa (ADD) yang bersumber APBD dan dana desa dari APBN tahun 2017 mencapai Rp156 miliar, yang difokuskan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa di kabupaten itu.
Dengan banyaknya jumlah uang yang beredar di setiap desa tersebut, tentu ini diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaannya. Desa-desa dituntut tidak hanya fokus pada pemanfaatannya, tapi juga harus fokus pada pertanggungjawabannya.
Seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango untuk giat berkoordinasi dan bertanya, baik ke Inspektorat, Dinas Pemerintahan Desa dan berkonsultasi dan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) dan juga Polres Bone Bolango.
Disamping itu pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dan ADD ini perlu dilakukan secara transparansi dan diumumkan di tempat-tempat umum. (Adv/Humas Bola)
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Penggunaan dana desa ini perlu dimonitoring secara langsung, oleh karena itu kita sering menggelar rapat koordinasi dan evaluasi dengan harapan dana desa bisa memberikan kemanfaatan," kata bupati belum lama ini.
Bupati mengaku akan mengunjungi seluruh desa untuk mengetahui prosentase jumlah anggaran dana desa, kemanfaatannya hingga jumlah rumah tangga miskin.
Pihak Pemkab sudah beberapa kali menggelar rapat kerja desa, memonitoring dan mengevaluasi sejauh mana penggunaan dana desa serta efektifitas pengelolaan dana desa dalam rangka perbaikan layanan publik.
Kemudian terpenting adalah dampak pada penurunan angka keluarga miskin.
"Tugas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya khawatir bila tidak ada evaluasi sehingga tanggung jawabnya kurang. ini juga jadi pertanggungjawaban ke pemerintah pusat," jelasnya.
Sebelumnya alokasi dana desa (ADD) yang bersumber APBD dan dana desa dari APBN tahun 2017 mencapai Rp156 miliar, yang difokuskan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa di kabupaten itu.
Dengan banyaknya jumlah uang yang beredar di setiap desa tersebut, tentu ini diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaannya. Desa-desa dituntut tidak hanya fokus pada pemanfaatannya, tapi juga harus fokus pada pertanggungjawabannya.
Seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango untuk giat berkoordinasi dan bertanya, baik ke Inspektorat, Dinas Pemerintahan Desa dan berkonsultasi dan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) dan juga Polres Bone Bolango.
Disamping itu pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dan ADD ini perlu dilakukan secara transparansi dan diumumkan di tempat-tempat umum. (Adv/Humas Bola)
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017