Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Keberadaan Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, diyakini akan menunjang suksesnya program tol laut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Keberadaan Pelabuhan Anggrek sangat strategis dalam menunjang program tol laut, khususnya untuk mendorong keseragaman harga komoditas di seluruh wilayah di Indonesia," kata Wakil Bupati Roni Imran, pada kegiatan "Focus Group Discussion" (FGD) Pra Studi Pembangunan Pelabuhan di Gorontalo di ruang Tinepo, kantor Bupati, Selasa.
Dihadapan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI tersebut, Wakil Bupati menguraikan soal jarak tempuh menuju Pelabuhan Anggrek dari Tanjung Priok Jakarta dan beberapa pelabuhan di Pulau Jawa pun cenderung dekat hanya memakan waktu 3 hari, dibanding pelabuhan lainnya di Pulau Sulawesi diantaranya Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara.
Namun yang terjadi saat ini, harga sandar atau bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Anggrek cenderung lebih tinggi, dipicu tidak adanya persaingan pengelolaan jasa peti kemas, karena tidak ditunjangnya sarana dan prasarana pelabuhan ini.
Akibatnya kata Wakil Bupati, harga barang yang masuk melalui pelabuhan di Gorontalo cukup tinggi, mengakibatkan harga jual barang atau komoditas yang masuk di Gorontalo cukup tinggi dan harus ditanggung konsumen.
"Saya menilai, tingginya harga barang di daerah ini cukup berperan dalam peningkatan angka kemiskinan," ujar Wakil Bupati.
Makanya, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat atau pihak Kemenhub memberi perhatian prioritas terhadap pengembangan Pelabuhan Anggrek yang hanya memiliki panjang dermaga 175 meter.
"Jika tidak memungkinkan pengembangan pelabuhan ini, wilayah perairan Gorontalo Utara di sepanjang Kecamatan Anggrek hingga Tolinggula, memiliki lokasi-lokasi potensial pembangunan pelabuhan baru dengan kedalaman air laut surut 13 meter, sehingga potensi masuknya kapal berbobot minimal 28.000 ton Gross Ton (GT) sangat memungkinkan," ujar Wakil Bupati.
Sementara untuk menggaet investor dalam pengembangan atau pembangunan baru pelabuhan peti kemas kata Wakil Bupati, pemerintah daerah terkendala belum adanya kajian studi kelayakan yang perlu dimiliki.
"Tahun anggaran 2017, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan setempat telah menganggarkan Rp800 juta melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten untuk penyusunan studi kelayakan rencana pengembangan pelabuhan, namun anggaran tersebut ternyata belum mencukupi sehingga belum terealisasi," ujar Wakil Bupati.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berharap penuh dari Kemenhub RI dalam pengembangan Pelabuhan Anggrek maupun potensi pembangunan pelabuhan baru dalam mendukung program tol laut serta aktivitas sektor industri yang terus meningkat di daerah ini, diantaranya akan dibangunnya pabrik kayu lapis dan pabrik pengolahan kelapa sawit.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Keberadaan Pelabuhan Anggrek sangat strategis dalam menunjang program tol laut, khususnya untuk mendorong keseragaman harga komoditas di seluruh wilayah di Indonesia," kata Wakil Bupati Roni Imran, pada kegiatan "Focus Group Discussion" (FGD) Pra Studi Pembangunan Pelabuhan di Gorontalo di ruang Tinepo, kantor Bupati, Selasa.
Dihadapan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI tersebut, Wakil Bupati menguraikan soal jarak tempuh menuju Pelabuhan Anggrek dari Tanjung Priok Jakarta dan beberapa pelabuhan di Pulau Jawa pun cenderung dekat hanya memakan waktu 3 hari, dibanding pelabuhan lainnya di Pulau Sulawesi diantaranya Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara.
Namun yang terjadi saat ini, harga sandar atau bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Anggrek cenderung lebih tinggi, dipicu tidak adanya persaingan pengelolaan jasa peti kemas, karena tidak ditunjangnya sarana dan prasarana pelabuhan ini.
Akibatnya kata Wakil Bupati, harga barang yang masuk melalui pelabuhan di Gorontalo cukup tinggi, mengakibatkan harga jual barang atau komoditas yang masuk di Gorontalo cukup tinggi dan harus ditanggung konsumen.
"Saya menilai, tingginya harga barang di daerah ini cukup berperan dalam peningkatan angka kemiskinan," ujar Wakil Bupati.
Makanya, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat atau pihak Kemenhub memberi perhatian prioritas terhadap pengembangan Pelabuhan Anggrek yang hanya memiliki panjang dermaga 175 meter.
"Jika tidak memungkinkan pengembangan pelabuhan ini, wilayah perairan Gorontalo Utara di sepanjang Kecamatan Anggrek hingga Tolinggula, memiliki lokasi-lokasi potensial pembangunan pelabuhan baru dengan kedalaman air laut surut 13 meter, sehingga potensi masuknya kapal berbobot minimal 28.000 ton Gross Ton (GT) sangat memungkinkan," ujar Wakil Bupati.
Sementara untuk menggaet investor dalam pengembangan atau pembangunan baru pelabuhan peti kemas kata Wakil Bupati, pemerintah daerah terkendala belum adanya kajian studi kelayakan yang perlu dimiliki.
"Tahun anggaran 2017, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan setempat telah menganggarkan Rp800 juta melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten untuk penyusunan studi kelayakan rencana pengembangan pelabuhan, namun anggaran tersebut ternyata belum mencukupi sehingga belum terealisasi," ujar Wakil Bupati.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berharap penuh dari Kemenhub RI dalam pengembangan Pelabuhan Anggrek maupun potensi pembangunan pelabuhan baru dalam mendukung program tol laut serta aktivitas sektor industri yang terus meningkat di daerah ini, diantaranya akan dibangunnya pabrik kayu lapis dan pabrik pengolahan kelapa sawit.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017