Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie menjelaskan pada Pilkada serentak 2018, pihaknya lebih memprioritaskan ketua partai sebagai kandidat ikut perhelatan pesta demokrasi di daerah.
Menurutnya, siapapun yang menjadi calon kepala daerah yang diawali dengan penjaringan calon, memang harus melalui mekanisme partai yang diatur dalam Pentunjuk Pelaksanaan (Juklak).
"Akan tetapi tentu mengedepankan kader partai Golkar, prioritasnya ketua DPD II. Contohnya kalau Kota Gorontalo tentu ada Marthen Taha, sementara Kabupaten Gorontalo Utara adalah Thomas Mopili," kata Rusli, Kamis.
Namun demikian, partai juga mempertimbangkan elektabilitas dari calon tersebut. Survei yang dijalankan menjadi salah satu indikator siapa yang layak jadi calon kepala daerah.
Golkar Gorontalo telah menjalankan penjaringan calon kepala daerah, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Hasilnya pun akan diteruskan ke DPP lewat DPD I partai Golkar.
"Baru-baru ini kami sudah melaksanakan rapat di tingkat DPP dan meminta hasil penjaringan calon yang dilaksanakan oleh daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018," jelasnya.
Hingga saat ini belum ada perubahan terkait rencana pengumuman penetapan calon kepala daerah yang akan diusung oleh partai Golkar pada 171 daerah se-Indonesia, yang nantinya akan diumumkan pada tanggal 1 Agustung 2017.
Terkait dengan rencana koalisi, Rusli menjelaskan bahwa untuk Kota Gorontalo memang masih melakukan komunikasi politik dengan partai lain. Karena memang syarat untuk bisa mengusung satu calon minimal 5 kursi keterwakilan di DPRD.
"Akan tetapi di Kota Gorontalo, Golkar hanya ada 4 kursi, sehingga masih harus koalisi, dan memang tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung satu calon tanpa koalisi," tegasnya.
Sementara untuk Kabupaten Gorontalo Utara, meskipun sudah bisa mengusung satu nama calon kepala daerah, akan tetapi komunikasi politik tetap berjalan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Menurutnya, siapapun yang menjadi calon kepala daerah yang diawali dengan penjaringan calon, memang harus melalui mekanisme partai yang diatur dalam Pentunjuk Pelaksanaan (Juklak).
"Akan tetapi tentu mengedepankan kader partai Golkar, prioritasnya ketua DPD II. Contohnya kalau Kota Gorontalo tentu ada Marthen Taha, sementara Kabupaten Gorontalo Utara adalah Thomas Mopili," kata Rusli, Kamis.
Namun demikian, partai juga mempertimbangkan elektabilitas dari calon tersebut. Survei yang dijalankan menjadi salah satu indikator siapa yang layak jadi calon kepala daerah.
Golkar Gorontalo telah menjalankan penjaringan calon kepala daerah, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Hasilnya pun akan diteruskan ke DPP lewat DPD I partai Golkar.
"Baru-baru ini kami sudah melaksanakan rapat di tingkat DPP dan meminta hasil penjaringan calon yang dilaksanakan oleh daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018," jelasnya.
Hingga saat ini belum ada perubahan terkait rencana pengumuman penetapan calon kepala daerah yang akan diusung oleh partai Golkar pada 171 daerah se-Indonesia, yang nantinya akan diumumkan pada tanggal 1 Agustung 2017.
Terkait dengan rencana koalisi, Rusli menjelaskan bahwa untuk Kota Gorontalo memang masih melakukan komunikasi politik dengan partai lain. Karena memang syarat untuk bisa mengusung satu calon minimal 5 kursi keterwakilan di DPRD.
"Akan tetapi di Kota Gorontalo, Golkar hanya ada 4 kursi, sehingga masih harus koalisi, dan memang tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung satu calon tanpa koalisi," tegasnya.
Sementara untuk Kabupaten Gorontalo Utara, meskipun sudah bisa mengusung satu nama calon kepala daerah, akan tetapi komunikasi politik tetap berjalan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017