Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional
Pemuda Indonesia (KNPI) menyatakan prihatin dan menyesalkan atas konflik
sosial-politik di Myanmar yang berujung pada pembantaian etnis Rohingya
di Rakhine, Myanmar sehingga akan menggalang bantuan.
"Militer Myanmar telah melakukan genosida (pembunuhan massal,red) terhadap etnis Rohingnya. Melalui operasi militer besar-besaran, etnis Rohingnya menjadi sasaran pembantaian massal," ujar Ketua DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus, di Jakarta, Minggu.
Sebelumnya, Pemerintah Myanmar telah menerapkan kebijakan isolatif dan diskriminatif terhadap etnis Rohingnya yang mayoritas menghuni wilayah Rakhine. Sejak lama, etnis Rohingnya hidup terisolasi dan jauh dari taraf hidup layak. Jauh dari akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan hingga ketersediaan pangan.
Darus menambahkan informasi dari European Rohingya Council (ERC) menyebutkan antara 2.000 dan 3.000 Muslim Rohingya terbunuh di negara bagian Rakhine hanya dalam waktu tiga hari, dari Jumat hingga Minggu lalu.
Oleh karena itu, lanjut dia, KNPI meminta Pemerintah Indonesia, ASEAN dan PBB untuk melihat bahwa unsur kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar tidak sebatas pada operasi (militer) pembantaian semata. Tetapi juga kebijakan diskriminatif yang membawa penderitaan begitu lama bagi etnis Rohingnya.
"KNPI Meminta kepada otoritas PBB untuk melakukan intervensi dan mendesak Pemerintah Myanmar membuka akses bantuan untuk pengungsi. Kami juga meminta PBB untuk menerbitkan resolusi konflik untuk menengahi kebijakan totaliter militer Myanmar dan perlawanan kelompok pemberontak," kata Darus.
Selain itu, DPP KNPI akan menggalang dukungan jaringan pemuda regional dan Internasional untuk solidaritas kemanusiaan etnis Rohingnya.
"DPP KNPI bersama dengan jaringan pemuda ASEAN akan membentuk tim (pemuda) lintas negara guna melakukan penanganan terhadap pengungsi Rohingnya, serta mendesak otoritas ASEAN untuk memberi kecaman keras dan menghentikan Myanmar melakukan aksi kekejaman militer terhadap etnis Rohingnya, mendesak otoritas ASEAN untuk membekukan atau mengeluarkan Myanmar dari status keanggotaannya di ASEAN."
Dia menjelaskan dalam pertemuan pemuda ASEAN, KNPI akan meminta kepada seluruh pemuda untuk bergerak bersama-sama meminta serta mendesak konsulat-konsulat Myanmar yang tersebar di negara-negara ASEAN untuk bersikap dan menghentikan aksi brutal pemerintahan Myanmar.
"Kami juga meminta Pemerintah Indonesia untuk fokus pada penanganan pengungsi dan mendesak negara-negara ASEAN untuk bertindak dan bergerak bersama menghentikan aksi kekejaman Pemerintah Myanmar. Tanpa harus melihat aspek intervensi terhadap kebijakan sebuah negara, tindakan kejahatan atas nama kemanusiaan telah melanggar prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku universal dan harus disikapi bersama dengan negara-negara ASEAN," papar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Militer Myanmar telah melakukan genosida (pembunuhan massal,red) terhadap etnis Rohingnya. Melalui operasi militer besar-besaran, etnis Rohingnya menjadi sasaran pembantaian massal," ujar Ketua DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus, di Jakarta, Minggu.
Sebelumnya, Pemerintah Myanmar telah menerapkan kebijakan isolatif dan diskriminatif terhadap etnis Rohingnya yang mayoritas menghuni wilayah Rakhine. Sejak lama, etnis Rohingnya hidup terisolasi dan jauh dari taraf hidup layak. Jauh dari akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan hingga ketersediaan pangan.
Darus menambahkan informasi dari European Rohingya Council (ERC) menyebutkan antara 2.000 dan 3.000 Muslim Rohingya terbunuh di negara bagian Rakhine hanya dalam waktu tiga hari, dari Jumat hingga Minggu lalu.
Oleh karena itu, lanjut dia, KNPI meminta Pemerintah Indonesia, ASEAN dan PBB untuk melihat bahwa unsur kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar tidak sebatas pada operasi (militer) pembantaian semata. Tetapi juga kebijakan diskriminatif yang membawa penderitaan begitu lama bagi etnis Rohingnya.
"KNPI Meminta kepada otoritas PBB untuk melakukan intervensi dan mendesak Pemerintah Myanmar membuka akses bantuan untuk pengungsi. Kami juga meminta PBB untuk menerbitkan resolusi konflik untuk menengahi kebijakan totaliter militer Myanmar dan perlawanan kelompok pemberontak," kata Darus.
Selain itu, DPP KNPI akan menggalang dukungan jaringan pemuda regional dan Internasional untuk solidaritas kemanusiaan etnis Rohingnya.
"DPP KNPI bersama dengan jaringan pemuda ASEAN akan membentuk tim (pemuda) lintas negara guna melakukan penanganan terhadap pengungsi Rohingnya, serta mendesak otoritas ASEAN untuk memberi kecaman keras dan menghentikan Myanmar melakukan aksi kekejaman militer terhadap etnis Rohingnya, mendesak otoritas ASEAN untuk membekukan atau mengeluarkan Myanmar dari status keanggotaannya di ASEAN."
Dia menjelaskan dalam pertemuan pemuda ASEAN, KNPI akan meminta kepada seluruh pemuda untuk bergerak bersama-sama meminta serta mendesak konsulat-konsulat Myanmar yang tersebar di negara-negara ASEAN untuk bersikap dan menghentikan aksi brutal pemerintahan Myanmar.
"Kami juga meminta Pemerintah Indonesia untuk fokus pada penanganan pengungsi dan mendesak negara-negara ASEAN untuk bertindak dan bergerak bersama menghentikan aksi kekejaman Pemerintah Myanmar. Tanpa harus melihat aspek intervensi terhadap kebijakan sebuah negara, tindakan kejahatan atas nama kemanusiaan telah melanggar prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku universal dan harus disikapi bersama dengan negara-negara ASEAN," papar dia.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017