Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sekda Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa mengatakan pihaknya siap membantu fasilitas kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang akan segera berdiri di daerah tersebut.
Provinsi Gorontalo, kata dia, menyambut baik rencana Mahkamah Agung untuk membuka kantor tersebut pada awal November 2017.
"Kami menyambut baik kehadiran PTUN di Gorontalo. Ini tentu saja dapat membantu masyarakat yang bersengketa hukum secara administrasi untuk bisa menyelesaikannya di sini. Selama ini kan kita harus ke Manado," katanya di Gorontalo, Kamis.
Sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah, lanjut kata Sekda, pihaknya membantu untuk menfasilitasi kantor dan peralatan lain yang dibutuhkan hingga adanya kantor representatif yang disiapkan oleh Mahkamah Agung RI.
"Apalagi kan tahun depan dan tahun tahun berikutnya kami akan menghadapi perhelatan Pilkada serentak. Harapannya jika ada sengketa hukum bisa segera di selesaikan di Gorontalo," jelasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Anis Naki menjelaskan, Pemprov Gorontalo telah menfasilitasi gedung untuk digunakan oleh PTUN Gorontalo yakni di bekas kantor Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) yang beralamat di Jalan Aloe Saboe Kota Gorontalo atau di samping Kantor BKKBN Provinsi Gorontalo.
"Untuk operasionalisasi PTUN sementara ini kami bantu dengan menyediakan gedung dan fasilitas lain yang dibutuhkan. Gubernur juga sudah menyerahkan hibah tanah ke Mahkamah Agung yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pendirian kantor tetap," ujarnya.
Rencananya November nanti PTUN Gorontalo sudah beroperasi.
Hal tersebut sesuai amanah Keputusan Presiden (Kepres) No. 17 tahun 2016 yang memerintahkan untuk pembangunan dua PTUN baru di Indonesia yakni PTUN Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung dan PTUN Gorontalo. PTUN Gorontalo menjadi PTUN ke 10 di Indonesia Timur sebagai wilayah kerja PTTUN Makassar.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Provinsi Gorontalo, kata dia, menyambut baik rencana Mahkamah Agung untuk membuka kantor tersebut pada awal November 2017.
"Kami menyambut baik kehadiran PTUN di Gorontalo. Ini tentu saja dapat membantu masyarakat yang bersengketa hukum secara administrasi untuk bisa menyelesaikannya di sini. Selama ini kan kita harus ke Manado," katanya di Gorontalo, Kamis.
Sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah, lanjut kata Sekda, pihaknya membantu untuk menfasilitasi kantor dan peralatan lain yang dibutuhkan hingga adanya kantor representatif yang disiapkan oleh Mahkamah Agung RI.
"Apalagi kan tahun depan dan tahun tahun berikutnya kami akan menghadapi perhelatan Pilkada serentak. Harapannya jika ada sengketa hukum bisa segera di selesaikan di Gorontalo," jelasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Anis Naki menjelaskan, Pemprov Gorontalo telah menfasilitasi gedung untuk digunakan oleh PTUN Gorontalo yakni di bekas kantor Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) yang beralamat di Jalan Aloe Saboe Kota Gorontalo atau di samping Kantor BKKBN Provinsi Gorontalo.
"Untuk operasionalisasi PTUN sementara ini kami bantu dengan menyediakan gedung dan fasilitas lain yang dibutuhkan. Gubernur juga sudah menyerahkan hibah tanah ke Mahkamah Agung yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pendirian kantor tetap," ujarnya.
Rencananya November nanti PTUN Gorontalo sudah beroperasi.
Hal tersebut sesuai amanah Keputusan Presiden (Kepres) No. 17 tahun 2016 yang memerintahkan untuk pembangunan dua PTUN baru di Indonesia yakni PTUN Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung dan PTUN Gorontalo. PTUN Gorontalo menjadi PTUN ke 10 di Indonesia Timur sebagai wilayah kerja PTTUN Makassar.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017