![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://gorontalo.antaranews.com/berita/43612/program-prodira-bebaskan-13-ribu-tuna-aksara&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2017/09/20170919index_3.jpg&description=Program "Prodira" Bebaskan 13 Ribu Tuna Aksara){kind=link}
Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Melalui program Pendidikan Untuk Rakyat (Prodira) secara gratis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2012, berhasil membebaskan sekitar 13 ribu orang tuna aksara.
"Sudah sekitar 13 ribu orang yang terbebas dari buta huruf, dan hingga saat ini tugas pemerintah tinggal sedikit yaitu tersisa 2.122 orang tuna aksara," kata Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo Huzairin Roham, Selasa.
Dijelaskan, memang dalam undang-undang pembagian kewenangan penuntasan tuna aksara menjadi bagian pendidikan dasar dan menengah, artinya kewenangan itu ada di pemerintah kabupaten/kota. Namun pemerintah provinsi tetap akan mengintervensi lewat program pendidikan untuk percepatannya.
Melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Gorontalo, sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2022 bahwa bidang pendidikan tetap menjadi fokus prioritas pemerintah provinsi ke depan.
"Pemerintah provinsi mencari celah serta akan mengintervensi langsung, sehingga hal ini bisa cepat selesai. Sebab pemerintah tinggal mengejar sekitar 2.122 orang, kalau bisa dalam dua tahun terakhir bisa cepat selesai," jelasnya.
Menurutnya, inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus memberantas tuna aksara, tidak hanya anak usia sekolah saja, tapi juga masih banyak orang tua yang masih buta aksara.
"Kami usahakan agar rakyat Gorontalo semuanya bisa baca tulis, dan berharap untuk pengentasan tuna aksara ini perlu adanya komitmen bersama secara berkelanjutan, untuk menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi unggul dan berkualitas," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Sudah sekitar 13 ribu orang yang terbebas dari buta huruf, dan hingga saat ini tugas pemerintah tinggal sedikit yaitu tersisa 2.122 orang tuna aksara," kata Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo Huzairin Roham, Selasa.
Dijelaskan, memang dalam undang-undang pembagian kewenangan penuntasan tuna aksara menjadi bagian pendidikan dasar dan menengah, artinya kewenangan itu ada di pemerintah kabupaten/kota. Namun pemerintah provinsi tetap akan mengintervensi lewat program pendidikan untuk percepatannya.
Melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Gorontalo, sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2022 bahwa bidang pendidikan tetap menjadi fokus prioritas pemerintah provinsi ke depan.
"Pemerintah provinsi mencari celah serta akan mengintervensi langsung, sehingga hal ini bisa cepat selesai. Sebab pemerintah tinggal mengejar sekitar 2.122 orang, kalau bisa dalam dua tahun terakhir bisa cepat selesai," jelasnya.
Menurutnya, inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus memberantas tuna aksara, tidak hanya anak usia sekolah saja, tapi juga masih banyak orang tua yang masih buta aksara.
"Kami usahakan agar rakyat Gorontalo semuanya bisa baca tulis, dan berharap untuk pengentasan tuna aksara ini perlu adanya komitmen bersama secara berkelanjutan, untuk menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi unggul dan berkualitas," tegasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017