Gorontalo, (Antara) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bersama TNI tandatangani kesepakatan untuk rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto sebagai langkah penyelematan Danau Limboto.
"Kondisi Danau Limboto sangat memprihatinkan, dimana degradasi lahan yang sangat kritis menyebabkan pendangkalan danau sebanyak 5 juta meter kubik setiap tahunnya, dan laju kecepatan erosi sekitar 10,5 juta ton/tahun," kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat tanda tangan kesepakatan itu bersama Panglima Kodam XIII Merdeka, Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito, Kamis (12/10).
Kondisi Danau Limboto pada tahun 1932, kedalamannya mencapai sekitar 30 meter, dengan luas sekitar 7 ribu hektare. Tahun 1961 kedalamannya berkurang menjadi sekitar 16 meter, dengan luas 4.250 hektare, dan tahun 2008 kedalaman tinggal 2,5 meter dengan luas 3 ribu hektare.
"Jika tidak ada penyelematan maka diperkirakan pada tahun 2025 hanya akan menjadi dataran banjir," kata Rusli.
Dijelaskan kondisi DAS Limboto, dimana Danau Limboto termasuk wilayah di dalamnya yaitu seluar 90,029 hektare, dimana masuk dalam kawasan hutan seluas 25,984 hektare, dan luar kawasan hutan sebesar 64,045 hektare.
Untuk luas kawasan hutan yang perlu direhabilitasi yaitu 13.521 hektare atau sekitar 52 persen dari luas total kawasan hutan Das Limboto, sedangkan lahan kritis di luar kawasan hutan sebesar 25,682 hektare.
"Sehingga untuk objek kegiatan nanti, difokuskan di wilayah dalam kawasan hutan untuk penanganan daerah hulu DAS," ungkapnya.
Terkait kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya Danau Limboto, telah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden dan beberapa kementerian terkait, dan telah diinstruksikan agar kegiatan rehabilitasi dapat dikerjasamakan atau melibatkan unsur TNI.
Untuk tahun ini, Pemprov Gorontalo lewat APBD Perubahan 2017, telah menganggarkan sekitar Rp3 miliar, yang kegiatan rehabilitasinya fokus pada wilayah Kecamatan Batudaa, Bongomeme dan Pulubala serta Limboto seluar 600 hektare.
"Jadi TNI akan membantu pemerintah mulai dari penanaman hingga pemeliharaan, sementara bibitnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai DAS Bone Bolango," ungkap Gubernur.
Menurunya penyelamatan lewat hulu karena saat ini, untuk Danau Limboto sendiri sudah terprogram dalam revitalisasi danau untuk mengeruk sedimen.
Sementara itu, Pangdam XIII/ Merdeka Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito mengapresiasi Pemprov Gorontalo atas kepercayaannya untuk bekerjasama dengan kodam XIII/Merdeka.
"Kegiatan ini adalah wujud tanggung jawab sosial dan pengabdian kami sebagai bagian dari komponen bangsa, untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya merehabilitasi kerusakan hutan," kata Ganip.
Ia menambahkan, kerja sama ini merupakan bentuk dari sinergitas serta amanat dari pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni upaya pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.
"Kami sudah mulai merencanakan program yang akan dilaksanakan terkait rehabilitasi DAS Limboto, untuk personil dan seperti apa teknisnya nanti akan kami sesuaikan dengan jumlah bibit yang akan tanam," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Kondisi Danau Limboto sangat memprihatinkan, dimana degradasi lahan yang sangat kritis menyebabkan pendangkalan danau sebanyak 5 juta meter kubik setiap tahunnya, dan laju kecepatan erosi sekitar 10,5 juta ton/tahun," kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat tanda tangan kesepakatan itu bersama Panglima Kodam XIII Merdeka, Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito, Kamis (12/10).
Kondisi Danau Limboto pada tahun 1932, kedalamannya mencapai sekitar 30 meter, dengan luas sekitar 7 ribu hektare. Tahun 1961 kedalamannya berkurang menjadi sekitar 16 meter, dengan luas 4.250 hektare, dan tahun 2008 kedalaman tinggal 2,5 meter dengan luas 3 ribu hektare.
"Jika tidak ada penyelematan maka diperkirakan pada tahun 2025 hanya akan menjadi dataran banjir," kata Rusli.
Dijelaskan kondisi DAS Limboto, dimana Danau Limboto termasuk wilayah di dalamnya yaitu seluar 90,029 hektare, dimana masuk dalam kawasan hutan seluas 25,984 hektare, dan luar kawasan hutan sebesar 64,045 hektare.
Untuk luas kawasan hutan yang perlu direhabilitasi yaitu 13.521 hektare atau sekitar 52 persen dari luas total kawasan hutan Das Limboto, sedangkan lahan kritis di luar kawasan hutan sebesar 25,682 hektare.
"Sehingga untuk objek kegiatan nanti, difokuskan di wilayah dalam kawasan hutan untuk penanganan daerah hulu DAS," ungkapnya.
Terkait kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya Danau Limboto, telah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden dan beberapa kementerian terkait, dan telah diinstruksikan agar kegiatan rehabilitasi dapat dikerjasamakan atau melibatkan unsur TNI.
Untuk tahun ini, Pemprov Gorontalo lewat APBD Perubahan 2017, telah menganggarkan sekitar Rp3 miliar, yang kegiatan rehabilitasinya fokus pada wilayah Kecamatan Batudaa, Bongomeme dan Pulubala serta Limboto seluar 600 hektare.
"Jadi TNI akan membantu pemerintah mulai dari penanaman hingga pemeliharaan, sementara bibitnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai DAS Bone Bolango," ungkap Gubernur.
Menurunya penyelamatan lewat hulu karena saat ini, untuk Danau Limboto sendiri sudah terprogram dalam revitalisasi danau untuk mengeruk sedimen.
Sementara itu, Pangdam XIII/ Merdeka Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito mengapresiasi Pemprov Gorontalo atas kepercayaannya untuk bekerjasama dengan kodam XIII/Merdeka.
"Kegiatan ini adalah wujud tanggung jawab sosial dan pengabdian kami sebagai bagian dari komponen bangsa, untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya merehabilitasi kerusakan hutan," kata Ganip.
Ia menambahkan, kerja sama ini merupakan bentuk dari sinergitas serta amanat dari pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni upaya pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.
"Kami sudah mulai merencanakan program yang akan dilaksanakan terkait rehabilitasi DAS Limboto, untuk personil dan seperti apa teknisnya nanti akan kami sesuaikan dengan jumlah bibit yang akan tanam," jelasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017