Gorontalo,  (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo, menganggarkan dana sekitar Rp6 miliar bagi tenaga honorer dan kontrak di lingkungan pemerintahan itu pada tahun 2018.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Minggu, mengatakan hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan kontrak.

Ia menjelaskan bahwa setiap tahun kurang lebih 300 guru maupun non guru yang pensiun, tenaga honorer dan kontrak merupakan salah satu penunjang pembangunan di Kabupaten Gorontalo.

"Ini menunjukan bahwa mereka adalah pahlawan yang membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh OPD yang ada," kata Bupati saat memberikan arahan dan penguatan pelaksanaan evaluasi tenaga honor/kontrak di GOR Davis Tonny, Minggu.

Bupati mengungkapkan bahwa pada kegiatan itu juga Pemkab memberikan tes kepada para tenaga kontrak dan honorer untuk memperoleh legitimasi yang jelas dalam pengaturan surat keputusan dengan bagi kalangan guru dan no guru.

"Saat ini juga kami sedang mengkaji memasukan tenaga kontrak dan honor dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," ucap Nelson.

Ia menjelaskan saat ini pemerintah sedang mengkaji siapa yang telah layak untuk diberikan jaminan sosial tersebut. Misalnya bagi yang telah bekerja 10 tahun keatas.

Oleh karena itu, tes hari ini juga menentukan indikator kinerja dan saya minta tenaga honor dan kontrak bekerja dengan baik dan Ikhlas sehingga Pemkab juga memperhatikan apa yang dikerjakan selama ini," tegas dia.

Sementara itu kepala Badan Kepegawaian Daerah-DIKLAT Sumanti Maku menambahkan, tes hari ini diikuti oleh 3.221 orang yang melaksanakan ujian seleksi tahap pertama.

"Tahap pertama adalah ujian tertulis dan pada hari selasa nanti proses tes menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di Kantor BKD-DIKLAT dengan jumlah peserta setiap OPD 200 orang.

Pewarta: Adiwinata Solihin

Editor : Hence Paat


COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017