Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil ketua Komisi VII DPR-RI Satya Widya Yudha menjelaskan untuk daerah terpencil yang tidak mungkin memanfaatkan transmisi listrik selain milik PLN, bisa memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
Satya Yudha menambahkan rasio elektrifikasi Gorontalo saat ini sudah mencapai sekitar 87 persen, tidak lepas dari skenario pada Rencana Umum Energi Nasional secara keseluruhan.
"Kita berharap pada akhir tahun 2019, rasio elektrifikasi nasional bisa mencapai lebih dari 90 persen, dan memang ini belum bisa 100 persen," kata Satya saat kunjungan kerja tim Komisi VII ke Gorontalo, Rabu.
Menurutnya, inilah upaya maksimal, terutama di dalam pengembangan energi terbarukan di daerah yang terpencil, yang tidak bisa dijangkau oleh PLN, sehingga bisa memanfaatkan energi terbarukan.
Tidak menutup kemungkinan dengan memanfaatkan tenaga surya atau mikrohidro, bisa merupakan solusi yang bisa diterapkan pemerintah daerah yang mungkin transmisi jaringan dari PLN belum tersedia.
"Perlu disadari bahwa PLN adalah perusahan yang tunduk dalam undang-undang BUMN, yang intinya tidak boleh rugi," jelasnya.
Dijelaskan memang ada ketidaksepakatan sebetulnya terahadap konsep pembangunan PLN dibawah naungan undang-undang BUMN, dengan demikian untuk daerah yang hanya dihuni beberapa keluarga, tidak mungkin PLN akan membangun distribusi listrik dengan mengedepankan bahwa harus mendapatkan keuntungan.
"Sehingga harus ada fungsi pelayanan, dan kita tidak memiliki itu secara jelas dalam tuposki PLN hari ini," ia menambahkan.
Harusnya PLN, lanjut Satya, ada yang berfungsi untung dan ada juga yang melakukan `Public Service Obligation (PSO), karena itu kewajiban negara untuk mengaliri listrik ke rakyat.
"Itulah kenapa tadi dijelaskan apabila engeri baru terbarukan dikembangkan secara independen, itu dimaksud untuk memenuhi kewajiban negara dalam mengaliri listrik ke rakyat," tambahnya.
Sehingga ia berharap bisa ada inisiatif dari pemerintah daerah, yang nanti pola pengelolaan menajemen pendistribusianya bisa dijalankan lewat koperasi milik desa, sehingga dengan demikian masyarakat tidak akan dirugikan.
Terkait dengan geotermal panas bumi yang ada di Gorontalo, suatu hal yang perlu mendapatkan masukan, bahwa apakah pelaksanaan atau implementasi dari pada sektor panas bumi, cukup bisa menarik investor harus datang.
"Karena potensi panas bumi indonesia cukup besar," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Satya Yudha menambahkan rasio elektrifikasi Gorontalo saat ini sudah mencapai sekitar 87 persen, tidak lepas dari skenario pada Rencana Umum Energi Nasional secara keseluruhan.
"Kita berharap pada akhir tahun 2019, rasio elektrifikasi nasional bisa mencapai lebih dari 90 persen, dan memang ini belum bisa 100 persen," kata Satya saat kunjungan kerja tim Komisi VII ke Gorontalo, Rabu.
Menurutnya, inilah upaya maksimal, terutama di dalam pengembangan energi terbarukan di daerah yang terpencil, yang tidak bisa dijangkau oleh PLN, sehingga bisa memanfaatkan energi terbarukan.
Tidak menutup kemungkinan dengan memanfaatkan tenaga surya atau mikrohidro, bisa merupakan solusi yang bisa diterapkan pemerintah daerah yang mungkin transmisi jaringan dari PLN belum tersedia.
"Perlu disadari bahwa PLN adalah perusahan yang tunduk dalam undang-undang BUMN, yang intinya tidak boleh rugi," jelasnya.
Dijelaskan memang ada ketidaksepakatan sebetulnya terahadap konsep pembangunan PLN dibawah naungan undang-undang BUMN, dengan demikian untuk daerah yang hanya dihuni beberapa keluarga, tidak mungkin PLN akan membangun distribusi listrik dengan mengedepankan bahwa harus mendapatkan keuntungan.
"Sehingga harus ada fungsi pelayanan, dan kita tidak memiliki itu secara jelas dalam tuposki PLN hari ini," ia menambahkan.
Harusnya PLN, lanjut Satya, ada yang berfungsi untung dan ada juga yang melakukan `Public Service Obligation (PSO), karena itu kewajiban negara untuk mengaliri listrik ke rakyat.
"Itulah kenapa tadi dijelaskan apabila engeri baru terbarukan dikembangkan secara independen, itu dimaksud untuk memenuhi kewajiban negara dalam mengaliri listrik ke rakyat," tambahnya.
Sehingga ia berharap bisa ada inisiatif dari pemerintah daerah, yang nanti pola pengelolaan menajemen pendistribusianya bisa dijalankan lewat koperasi milik desa, sehingga dengan demikian masyarakat tidak akan dirugikan.
Terkait dengan geotermal panas bumi yang ada di Gorontalo, suatu hal yang perlu mendapatkan masukan, bahwa apakah pelaksanaan atau implementasi dari pada sektor panas bumi, cukup bisa menarik investor harus datang.
"Karena potensi panas bumi indonesia cukup besar," tutupnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017