Mataram (ANTARA GORONTALO) - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra daerah
pemilihan Nusa Tenggara Barat H Willgo Zainar keberatan dengan upaya
pemerintah mencari investor swasta untuk mengelola Bandara Internasional
Lombok.
"Bandara adalah bagian dari kedaulatan suatu negara. Ini termasuk proyek strategis yang tidak boleh dikuasai atau dikelola oleh asing," kata Willgo ketika dihubungi dari Mataram, Jumat.
Menurut dia, Bandara Internasional Lombok merupakan salah satu bandara yang akan lebih baik dan menguntungkan ke depan karena sebagai ikon pariwisata nasional.
Lokasi bandara tersebut relatif tidak jauh dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang merupakan satu dari 10 destinasi wisata prioritas dan sudah diresmikan operasionalnya oleh Presiden Joko Widodo, pada 20 Oktober 2017.
"Bandara Internasional Lombok menjadi main gateway pariwisata NTB dan nasional," ujar pria yang juga menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI ini.
Ia mengatakan pemerintah pusat dalam hal ini Perseroan Terbatas Angkasa Pura I harus tetap mengelola Bandara Internasional Lombok sepenuhnya. Dan kebutuhan perpanjangan "run way" harus diusahakan oleh pemerintah sebagai prioritas.
"Semua pihak harus mendesak Angkasa Pura I dan pemerintah pusat. Harus ramai-ramai, tidak cukup Pemprov NTB, anggota DPRD NTB, anggota DPD dan DPR RI daerah pemilihan NTB. Semua harus kompak mendesak," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menawarkan pengelolaan Bandara Internasional Lombok dan Bandara Internasional Kualanamu kepada pemerintah Selandia Baru.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso dalam konferensi pers lokakarya yang bertajuk "Smart Airport" di Jakarta, Rabu (1/11), mengatakan Bandara Internasional Lombok ditawarkan karena lokasinya cukup dekat dengan Selandia Baru sehingga dinilai potensial karena didukung dengan sektor pariwisata di mana banyak dilalui wisatawan.
Ia juga menawarkan pengelolaan Bandara Kualanamu di Medan, kepada Selandia Baru karena merupakan bandara komersial yang sudah membukukan keuntungan.
"Kami menawarkan barangkali sharing investment experience untuk bisa mengembangkan bandara di Lombok dan di Medan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Bandara adalah bagian dari kedaulatan suatu negara. Ini termasuk proyek strategis yang tidak boleh dikuasai atau dikelola oleh asing," kata Willgo ketika dihubungi dari Mataram, Jumat.
Menurut dia, Bandara Internasional Lombok merupakan salah satu bandara yang akan lebih baik dan menguntungkan ke depan karena sebagai ikon pariwisata nasional.
Lokasi bandara tersebut relatif tidak jauh dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang merupakan satu dari 10 destinasi wisata prioritas dan sudah diresmikan operasionalnya oleh Presiden Joko Widodo, pada 20 Oktober 2017.
"Bandara Internasional Lombok menjadi main gateway pariwisata NTB dan nasional," ujar pria yang juga menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI ini.
Ia mengatakan pemerintah pusat dalam hal ini Perseroan Terbatas Angkasa Pura I harus tetap mengelola Bandara Internasional Lombok sepenuhnya. Dan kebutuhan perpanjangan "run way" harus diusahakan oleh pemerintah sebagai prioritas.
"Semua pihak harus mendesak Angkasa Pura I dan pemerintah pusat. Harus ramai-ramai, tidak cukup Pemprov NTB, anggota DPRD NTB, anggota DPD dan DPR RI daerah pemilihan NTB. Semua harus kompak mendesak," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menawarkan pengelolaan Bandara Internasional Lombok dan Bandara Internasional Kualanamu kepada pemerintah Selandia Baru.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso dalam konferensi pers lokakarya yang bertajuk "Smart Airport" di Jakarta, Rabu (1/11), mengatakan Bandara Internasional Lombok ditawarkan karena lokasinya cukup dekat dengan Selandia Baru sehingga dinilai potensial karena didukung dengan sektor pariwisata di mana banyak dilalui wisatawan.
Ia juga menawarkan pengelolaan Bandara Kualanamu di Medan, kepada Selandia Baru karena merupakan bandara komersial yang sudah membukukan keuntungan.
"Kami menawarkan barangkali sharing investment experience untuk bisa mengembangkan bandara di Lombok dan di Medan," katanya.
Kajian Bekasi Cikarang sebagai KEK
Sementara itu Pemerintah memulai kajian untuk menerapkan wilayah Bekasi Cikarang sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).
Hal
tersebut disampaikan Menkomaritim Luhut Binsar Pandjaitan usai memimpin
rapat koordinasi diantara kementerian dan lembaga terkait kawasan
ekonomi khusus.
"Sesuai arahan Presiden Jokowi,
perlu adanya peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Karenanya perlu satu visi guna menjembatani arahan Presiden, karenanya
kita sedang mengkaji agar kawasan Bekasi Cikarang ini statusnya
meningkat dari areal industri menjadi kawasan ekonomi khusus agar semua
terintegrasi, " kata Luhut, Kamis (2/11) di Kemenko Maritim di Jakarta.
Dikatakan
Luhut, rencana membentuk kawasan ekonomi khusus di Bekasi Cikarang guna
membantu memaksimalkan pusat kawasan ekonomi terintegritas antara
Jakarta dengan Jawa Barat melalui sejumlah fasilitas infrastruktur yang
tengah dibangun pemerintah, yaitu bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban
dan Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Adanya
integrasi Jakarta dan Jawa Barat melalui kawasan Cikarang Bekasi,
diyakini dapat mengurangi kepadatan penduduk dalam suatu kota besar,
misalnya kepadatan di ibukota Jakarta. Sementara itu diketahui bahwa KEK
terbagi dalam beberapa zona, di antaranya pengolahan ekspor, logistik,
industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lain.
"Khusus
wilayah Bekasi Cikarang, saat ini yang sektor yang mendominasi adalah
otomotif, tekstil, makanan dan pengembangan teknologi, " kata Luhut
dalam keterangannya.
Luhut memastikan tak ada
insentif fiskal bagi proyek swasta yang nantinya masuk KEK. Pemerintah
hanya memberikan kemudahan perizinan.
"Saya
ulangi, tidak ada insentif fiskal, mereka, pengusaha hanya minta
kemudahan izin dan kami pastikan soal perizinan tidak akan sulit," sebut
Luhut.
Adapun dalam rapat kordinasi guna
mengkaji wilayah Bekasi Cikarang sebagai KEK, sejumlah menteri hadir
dalam pertemuan tersebut, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo,
Menteri Perencanaan Pembangunanan Nasional, Bambang Brodjonegoro dan
Ketua Kadin Rosan Roeslani.
Dalam pertemuan,
disepakati pada 16 November 2017 pertemuan antar kementerian kembali
dilakukan guna memetakan seluruh data dan potensi yang terdapat dalam
wilayah Bekasi Cikarang.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017