Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sekretaris Utama BKKBN RI Nofrijal mengatakan ada 17 bentuk layanan yang dilakukan pemerintah di "Kampung Keluarga Berencana (KB)", yang juga melibatkan 17 kementerian dan lembaga terkait.

BKKBN setelah memiliki undang-undang 52 tahun 2009, telah melakukan upaya mrevitalisasi yang disebut "new era" pembangunan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dimana salah satu metode yang diprioritaskan yaitu Kampung KB.

"Jadi kampung KB bukan milik dari BKKBN sendiri tapi semua lembaga terkait serta pemerintah daerah, seperti apa yang disebut presiden Jokowi sebagai perencanaan hidup sehat dan perencanaan kesejahteraan masyarakat," kata Nofrijal, saat pencanangan Desa Pilobuhuta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, sebagai kampung KB, Selasa.

Mulai dari konseling pra nikah, hamil, menyusui, sampai pembinaan pada anak, layanan kepemilikan dokumen kependudukan yang terintegrasi dengan dinas catatan sipil dan kependudukan, juga pelayan KB secara utuh dan serta lansia.

Makanya, BKKBN menyebutnya Kampung KB adalah miniatur dari program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia.

"Dan ke depan memasuki usia dua tahun pencanangan kampung KB Januari 2018 mendatang, instruksi presiden (Inpres) berkaitan dengan kampung KB diharapkan sudah selesai," jelasnya.

Ia menambahkan, semangat semua pihak dalam bekerjasama akan menjadi instrumen utama dari susksesnya program kampung KB, dan berharap masyarakat juga mendukung untuk kepentingan pembangunan yang lebih sejahtera.

Pewarta: Farid

Editor : Hence Paat


COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017