Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - DPRD Kabupaten Gorontalo Utara mendukung peningkatan anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (PTSP-PM), dalam mendukung kinerja pelayanan publik di daerah itu.
"Jika tahun anggaran 2017 alokasi anggaran untuk PTSP-PM yang disetujui DPRD hanya sebesar Rp2 miliar, maka usulan untuk tahun 2018, silahkan ditingkatkan dua kali lipat untuk menunjang optimalisasi pelayanan publik khususnya penerbitan izin usaha maupun penanaman modal di daerah ini," ujar Ketua DPRD setempat, Nurjanah Yusuf, Kamis di Gorontalo, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) PTSP tingkat Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2017.
Dukungan penganggaran tersebut kata Nurjanah, asalkan OPD PTSP-PM mampu meningkatkan kinerjanya serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan perizinan usaha dan lainnya.
Yaitu dengan mempersingkat bentuk-bentuk pelayanan dan jangan ada lagi masyarakat yang datang mengadu ke DPRD karena sulitnya pengurusan perizinan diterapkan PTSP.
"DPRD jangan lagi dipusingkan dengan aduan masyarakat, sebab seringkali saya sebagai Ketua DPRD harus menghubungi kepala dinas tersebut untuk memuluskan perizinan yang diurus masyarakat. Jika anggaran meningkat maka jangan ada lagi pelayanan yang berbelit-belit," ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Ia pun berharap, pelayanan yang diterapkan melalui sistem "online", tidak serta merta menghapus layanan secara "offline" atau manual, sebab rata-rata masyarakat kita belum memahami teknologi digital dengan baik.
Bahkan kata Nurjanah, banyak wilayah di daerah itu belum memiliki jaringan internet untuk mendukung kelancaran pelayanan sistem "online".
Kepala Dinas PTSP-PM setempat, Hasan Hiola mengatakan, Rakor PTSP tersebut diselenggarakan untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien, ramah, inovatif dan akuntabel.
Pihaknya sekaligus meluncurkan layanan online "Si Cantik Saronde", yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk pengurusan maupun penerbitan perizinan di daerah itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Jika tahun anggaran 2017 alokasi anggaran untuk PTSP-PM yang disetujui DPRD hanya sebesar Rp2 miliar, maka usulan untuk tahun 2018, silahkan ditingkatkan dua kali lipat untuk menunjang optimalisasi pelayanan publik khususnya penerbitan izin usaha maupun penanaman modal di daerah ini," ujar Ketua DPRD setempat, Nurjanah Yusuf, Kamis di Gorontalo, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) PTSP tingkat Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2017.
Dukungan penganggaran tersebut kata Nurjanah, asalkan OPD PTSP-PM mampu meningkatkan kinerjanya serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan perizinan usaha dan lainnya.
Yaitu dengan mempersingkat bentuk-bentuk pelayanan dan jangan ada lagi masyarakat yang datang mengadu ke DPRD karena sulitnya pengurusan perizinan diterapkan PTSP.
"DPRD jangan lagi dipusingkan dengan aduan masyarakat, sebab seringkali saya sebagai Ketua DPRD harus menghubungi kepala dinas tersebut untuk memuluskan perizinan yang diurus masyarakat. Jika anggaran meningkat maka jangan ada lagi pelayanan yang berbelit-belit," ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Ia pun berharap, pelayanan yang diterapkan melalui sistem "online", tidak serta merta menghapus layanan secara "offline" atau manual, sebab rata-rata masyarakat kita belum memahami teknologi digital dengan baik.
Bahkan kata Nurjanah, banyak wilayah di daerah itu belum memiliki jaringan internet untuk mendukung kelancaran pelayanan sistem "online".
Kepala Dinas PTSP-PM setempat, Hasan Hiola mengatakan, Rakor PTSP tersebut diselenggarakan untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien, ramah, inovatif dan akuntabel.
Pihaknya sekaligus meluncurkan layanan online "Si Cantik Saronde", yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk pengurusan maupun penerbitan perizinan di daerah itu.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017