Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil sekretaris bidang pemenangan pemilu DPD partai Golkar Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun menjelaskan bahwa, golkar itu dijalankan oleh mesin partai bukan figur, sehingga terhadap kasus yang melibatkan ketua umumnya, sama sekali tidak mempengaruhi elektabilitas partai.
Menurutnya bahwa, keterpengaruhan golkar terhadap konstituennya tidak dipengaruhi oleh ketua umumnya, namun lebih pada sistem organisasi partai.
"Jika partai lain keterpengaruhannya masih memanfaatkan ketua umum, jadi ada ikon dari partai tersebut, di Golkar tidak demikian," kata Ghalieb Lahidjun, Selasa.
Dijelaskannya bahwa, partai golkar itu digerakan berdasarkan sistim organisasi partai yang telah dibangun, jadi siapapun dan model apapun ketuanya partai tetap berjalan dengan sistem yang telah dibangun.
Namun tidak bisa dipungkiri, keterpengaruhan golkar atas kasus yang saat ini melibatkan Setnov, pasti ada, namun lanjut Ghalieb hal itu tidak membuat golkar hancur-hancuran dan mempengaruhi elektabilitas di daerah.
"Dengan mekanisme organisasi partai golkar, kami percaya hal itu tidak akan menjadi masalah, apalagi dalam menghadapi Pilkada 2018," jelasnya.
Ini bukan pertama kali polemik yang dihadapai partai golkar, hal terbaru sebelum kasus Setnov adalah dua lisme golkar dipusat bahkan hancur-hancuran, namun masih bisa bangkit lagi.
"Masih banyak polemik yang dihadapi golkar, namun tidak ada kekhawatiran itu akan mempengaruhi elektabilitas partai baik ditingkat pusat hingga daerah," tegasnya.
Dalam menghadapi pilkada 2018, sejauh ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh partai golkar dengan menggandeng lembaga survei yang telah ditunjuk, untuk Kota Gorontalo terakhir hasilnya sangat tinggi.
Calon wali kota Gorontalo yang telah ditetapkan oleh DPP Golkar yaitu Marthen Taha, dari dua kali hasil survei berdasarkan laporan dari DPD II golkar kota Gorontalo diatas 50 persen.
"Sementara untuk Gorontalo Utara, bakal calon yang telah ditetapkan oleh DPP yaitu Thomas Mopili terus naik, namun tidak ada pengarunya dengan persoalan yang ada di Jakarta," tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari partai Golkar Hamzah Sidik, menurutnya bahwa golkar memiliki sistim mekanisme organisasi yang lebih mapan.
"Golkar kan partai tua, yang tidak menitik beratkan pada figur tapi kepada sistem manajemen organisasi," kata Hamzah Sidik.
Namun apa yang terjadi kepada ketua umum di Jakarta, pasti ada sedikit pengaruh atau berimbas terhadap partai golkar, namun tidak membuat golkar kalah didaerah, contohnya dalam pemilihan gubernur 2017 beberapa bulan silam, Golkar justru menang.
"Artinya ini semua dikembalikan kepada kita, apakah mesin partai mau bekerja efektif atau tidak, bagi kami ada tidaknya kasus yang melibatkan ketua umum tidak mempengaruhi kerja-kerja politik partai golkar," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Menurutnya bahwa, keterpengaruhan golkar terhadap konstituennya tidak dipengaruhi oleh ketua umumnya, namun lebih pada sistem organisasi partai.
"Jika partai lain keterpengaruhannya masih memanfaatkan ketua umum, jadi ada ikon dari partai tersebut, di Golkar tidak demikian," kata Ghalieb Lahidjun, Selasa.
Dijelaskannya bahwa, partai golkar itu digerakan berdasarkan sistim organisasi partai yang telah dibangun, jadi siapapun dan model apapun ketuanya partai tetap berjalan dengan sistem yang telah dibangun.
Namun tidak bisa dipungkiri, keterpengaruhan golkar atas kasus yang saat ini melibatkan Setnov, pasti ada, namun lanjut Ghalieb hal itu tidak membuat golkar hancur-hancuran dan mempengaruhi elektabilitas di daerah.
"Dengan mekanisme organisasi partai golkar, kami percaya hal itu tidak akan menjadi masalah, apalagi dalam menghadapi Pilkada 2018," jelasnya.
Ini bukan pertama kali polemik yang dihadapai partai golkar, hal terbaru sebelum kasus Setnov adalah dua lisme golkar dipusat bahkan hancur-hancuran, namun masih bisa bangkit lagi.
"Masih banyak polemik yang dihadapi golkar, namun tidak ada kekhawatiran itu akan mempengaruhi elektabilitas partai baik ditingkat pusat hingga daerah," tegasnya.
Dalam menghadapi pilkada 2018, sejauh ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh partai golkar dengan menggandeng lembaga survei yang telah ditunjuk, untuk Kota Gorontalo terakhir hasilnya sangat tinggi.
Calon wali kota Gorontalo yang telah ditetapkan oleh DPP Golkar yaitu Marthen Taha, dari dua kali hasil survei berdasarkan laporan dari DPD II golkar kota Gorontalo diatas 50 persen.
"Sementara untuk Gorontalo Utara, bakal calon yang telah ditetapkan oleh DPP yaitu Thomas Mopili terus naik, namun tidak ada pengarunya dengan persoalan yang ada di Jakarta," tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari partai Golkar Hamzah Sidik, menurutnya bahwa golkar memiliki sistim mekanisme organisasi yang lebih mapan.
"Golkar kan partai tua, yang tidak menitik beratkan pada figur tapi kepada sistem manajemen organisasi," kata Hamzah Sidik.
Namun apa yang terjadi kepada ketua umum di Jakarta, pasti ada sedikit pengaruh atau berimbas terhadap partai golkar, namun tidak membuat golkar kalah didaerah, contohnya dalam pemilihan gubernur 2017 beberapa bulan silam, Golkar justru menang.
"Artinya ini semua dikembalikan kepada kita, apakah mesin partai mau bekerja efektif atau tidak, bagi kami ada tidaknya kasus yang melibatkan ketua umum tidak mempengaruhi kerja-kerja politik partai golkar," tegasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017