Gorontalo, (Antara) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie akan melanjutkan kebijakan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, mulai Pimpinan Tinggi Madya (Sekda) hingga pejabat Pengawas (kepala seksi/kepala sub bagian).
"Akan ada pelantikan lagi seluruhnya, termasuk juga ada yang mengusulkan penggantian ibu Winarni Monoarfa yang sudah cukup lama, kurang lebih enam tahun menjadi sekda," kata Rusli saat saat melantik tujuh pejabat Tinggi Pratama eselon II dan dua orang pejabat Administrator eselon III yang sebelumnya sempat tertunda, Kamis.
Rusli berniat untuk mempromosikan Winarni Monoarfa ke jabatan yang lebih tinggi di pemerintah pusat, khususnya di kementerian/lembaga, karena Winarni layak untuk melanjutkan karir di tingkat pusat.
Selain untuk pengembangan diri, juga akan membanggakan daerah jika ada orang Gorontalo yang berkarir di kementerian/lembaga.
"Mungkin ibu Sekda kita promosikan pejabat eselon I di kementerian/lembaga agar kita punya SDM yang bisa membantu Provinsi Gorontalo, bisa di Kementerian Dalam Negeri atau di Lemhanas karena beliau punya jaringan yang cukup bagus di pusat," jelasnya.
Ketika disinggung kapan pelantikan tersebut dilaksanakan, Rusli menyebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Semua persyaratan administrasi tengah dipersiapkan untuk pengisian jabatan yang kosong atau pejabat yang bertukar tempat.
Gubernur memastikan bahwa proses pengisian jabatan akan berlangsung secara terbuka dan transparan, dan membuka kemungkinan jika ada jabatan yang diisi oleh orang dari luar pemerintah provinsi.
"Syaratnya para calon tersebut tidak memiliki Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari instansi sebelumnya, sudah melaporkan LHKPN serta punya rekam jejak yang baik" tegasnya.
Adapun tujuh pejabat yang baru dilantik tersebut yakni Sofyan Ibrahim sebagai Kepala Badan Diklat Provinsi Gorontalo, Yosef P. Koton menjabat Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, Risjon K. Sunge sebagai Kadis Kominfo dan Statistik, serta Nancy lahay menjabat Kepala Dinas Pariwisata.
Kadis Perumahan Rakyar dan Kawasan Pemukiman dijabat Rusli W. Nusi. Sementara itu, Sul A. Moito dipercayakan sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, serta Triyanto S. Bialangi sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Sementara dua nama pejabat Administrator yakni Romen S. Lantu sebagai Kepala Bidang Bina marga pada Dinas PUPR serta Effendy Lamatenggo sebagai Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak di Dinas pertanian.
"Jabatan ini yang sempat tertunda karena belum dilantik oleh Penjabat Gubernur pada waktu itu, seharusnya pelantikan ini dilakukan bulan Agustus 2017 karena sudah ada izin dari Kemendagri. Namun ada saran dari beberapa pihak termasuk pak Wagub agar kita menyelesaikan dulu masa dimana gubernur belum bisa melakukan mutasi selama enam bulan sejak dilantik menjadi Gubernur dan wakil Gubernur," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Akan ada pelantikan lagi seluruhnya, termasuk juga ada yang mengusulkan penggantian ibu Winarni Monoarfa yang sudah cukup lama, kurang lebih enam tahun menjadi sekda," kata Rusli saat saat melantik tujuh pejabat Tinggi Pratama eselon II dan dua orang pejabat Administrator eselon III yang sebelumnya sempat tertunda, Kamis.
Rusli berniat untuk mempromosikan Winarni Monoarfa ke jabatan yang lebih tinggi di pemerintah pusat, khususnya di kementerian/lembaga, karena Winarni layak untuk melanjutkan karir di tingkat pusat.
Selain untuk pengembangan diri, juga akan membanggakan daerah jika ada orang Gorontalo yang berkarir di kementerian/lembaga.
"Mungkin ibu Sekda kita promosikan pejabat eselon I di kementerian/lembaga agar kita punya SDM yang bisa membantu Provinsi Gorontalo, bisa di Kementerian Dalam Negeri atau di Lemhanas karena beliau punya jaringan yang cukup bagus di pusat," jelasnya.
Ketika disinggung kapan pelantikan tersebut dilaksanakan, Rusli menyebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Semua persyaratan administrasi tengah dipersiapkan untuk pengisian jabatan yang kosong atau pejabat yang bertukar tempat.
Gubernur memastikan bahwa proses pengisian jabatan akan berlangsung secara terbuka dan transparan, dan membuka kemungkinan jika ada jabatan yang diisi oleh orang dari luar pemerintah provinsi.
"Syaratnya para calon tersebut tidak memiliki Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari instansi sebelumnya, sudah melaporkan LHKPN serta punya rekam jejak yang baik" tegasnya.
Adapun tujuh pejabat yang baru dilantik tersebut yakni Sofyan Ibrahim sebagai Kepala Badan Diklat Provinsi Gorontalo, Yosef P. Koton menjabat Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, Risjon K. Sunge sebagai Kadis Kominfo dan Statistik, serta Nancy lahay menjabat Kepala Dinas Pariwisata.
Kadis Perumahan Rakyar dan Kawasan Pemukiman dijabat Rusli W. Nusi. Sementara itu, Sul A. Moito dipercayakan sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, serta Triyanto S. Bialangi sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Sementara dua nama pejabat Administrator yakni Romen S. Lantu sebagai Kepala Bidang Bina marga pada Dinas PUPR serta Effendy Lamatenggo sebagai Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak di Dinas pertanian.
"Jabatan ini yang sempat tertunda karena belum dilantik oleh Penjabat Gubernur pada waktu itu, seharusnya pelantikan ini dilakukan bulan Agustus 2017 karena sudah ada izin dari Kemendagri. Namun ada saran dari beberapa pihak termasuk pak Wagub agar kita menyelesaikan dulu masa dimana gubernur belum bisa melakukan mutasi selama enam bulan sejak dilantik menjadi Gubernur dan wakil Gubernur," tutupnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017