Anies Bantah Dana Parpol Meningkat Karena "Kecolongan"

Jakarta, (Antara) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membantah "kecolongan" terkait meningkatnya  10 kali lipat dana partai politik (parpol) di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.

"Dana bantuan partai politik itu sudah ada sejak APBD 2016 dan APBD 2017. Sebelumnya, diatur sebesar Rp410 per suara. Padahal dalam PP No 5 Tahun 2009 bantuan partai politik itu hanya Rp108 per suara," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta.

Polemik besarnya dana bantuan partai politik di APBD DKI 2018 ternyata bersumber dari APBD-P 2017. Perda APBDP 2017 tersebut ditandatangani oleh mantan Gubernur  DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat pada hari terakhir menjabat atau 13 Oktober, sebelum pelantikan Anies-Sandi.

"Saya mengarahkan agar dana partai politik di APBD 2018 disamakan dengan anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, APBD 2018 masih sama dengan APBDP 2017," kata Anies.

Setelah diramaikan bahwa naik 10 kali lipat, Gubernur meminta diperiksa, kenapa berbeda dengan arahan.

"Ternyata kenaikan anggaran bantuan keungan partai politik tersebut memang telah ditetapkan dalam APBD-P 2017  tanggal 2 Oktober 2017," kata Anies.

Sebelum Anies-Sandi menjabat, telah disepakati Perda tentang APBD Perubahan 2017 yang salah satu poin dalam lampirannya berisi tentang penambahan Dana Bantuan Partai Politik dari sebelumnya Rp 1,8 miliar menjadi Rp17,7 miliar (penambahan sejumlah 15,9 miliar).

"Berdasarkan Perda itu, setiap partai jadi mendapatkan Rp4.000 per suara. Ditandatangani pada 13 Oktober 2017," kata Anies.

Kemendagri menanyakan apa dasarnya Anies-Sandi memasukkan Rp4.000 per suara pada APBD 2018, pada dasarnya adalah menyamakan dengan APBDP 2017 yang ditandatangani Gubernur sebelumnya.

"Saya akan komunikasi dengan DPRD untuk melakukan review, agar besaran bantuan keuangan parpol sesuai dengan ketentuan Kemenkeu dan Kemendagri," kata Anies.