Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menilai Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data untuk pemerintah, swasta dan masyarakat, harus terus tingkatkan kualitasnya, karena berperan penting dalam pembangunan daerah.
mengatakan BPS adalah "jantungnya" pemerintahan, sama halnya juga dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda).
"Untuk itu peran penting BPS yang harus dipertahankan, dengan posisi BPS sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi," kata Winarni, Rabu.
Ia menambahkan, pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat, dapat diperoleh lebih mudah dan lebih berkualitas. Oleh karenanya, dibutuhkan komunikasi dan koordinasi untuk dapat merampung kebutuhan data yang semakin beragam.
Hal yang sama juga disempaikan oleh Sekretaris Utama BPS Adi Lumaksono dengan berpegangan pada data BPS semua arah kebijakan akan menjadi lebih tepat sasaran.
"Hal itu bisa terwujud jika data yang disajikan berkualitas, data akurat, data yang tepat waktu, data yang sesuai dengan standar yang ditentukan," kata Adi Lumaksono.
Ia mencontohkan, untuk target pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 adalah 5,2 persen, setelah dilakukan monitoring pada triwulan II yang baru saja diumumkan pada 1 November yang lalu, bahwa pertumbuhan ekonomi hanya 5,03 persen.
"Tetapi sebagai lembaga yang obyektif dan independen, kita harus tetap mengutarakan apa yang terjadi, berdasarkan komponen itulah Presiden mengumumkan kepada para menteri untuk menelusuri penyebab pertumbuhan ekonomi yang tidak capai target, artinya dalam hal perencanaan monitoring dan evaluasi data BPS menjadi data kunci," tegas Adi.
Pihaknya juga mengajak kepada jajarannya untuk menyadari peran BPS yang ikut mewarnai perjalanan bangsa, dimana data dari BPS menjadi acuan dan target dalam penyusunan RPJMN atau RPJMD oleh kepala negara dan kepala daerah.
"Tetapi di sisi lain kita juga harus menggunakan kepercayaan ini dengan penuh rasa tanggung jawab," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
mengatakan BPS adalah "jantungnya" pemerintahan, sama halnya juga dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda).
"Untuk itu peran penting BPS yang harus dipertahankan, dengan posisi BPS sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi," kata Winarni, Rabu.
Ia menambahkan, pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat, dapat diperoleh lebih mudah dan lebih berkualitas. Oleh karenanya, dibutuhkan komunikasi dan koordinasi untuk dapat merampung kebutuhan data yang semakin beragam.
Hal yang sama juga disempaikan oleh Sekretaris Utama BPS Adi Lumaksono dengan berpegangan pada data BPS semua arah kebijakan akan menjadi lebih tepat sasaran.
"Hal itu bisa terwujud jika data yang disajikan berkualitas, data akurat, data yang tepat waktu, data yang sesuai dengan standar yang ditentukan," kata Adi Lumaksono.
Ia mencontohkan, untuk target pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 adalah 5,2 persen, setelah dilakukan monitoring pada triwulan II yang baru saja diumumkan pada 1 November yang lalu, bahwa pertumbuhan ekonomi hanya 5,03 persen.
"Tetapi sebagai lembaga yang obyektif dan independen, kita harus tetap mengutarakan apa yang terjadi, berdasarkan komponen itulah Presiden mengumumkan kepada para menteri untuk menelusuri penyebab pertumbuhan ekonomi yang tidak capai target, artinya dalam hal perencanaan monitoring dan evaluasi data BPS menjadi data kunci," tegas Adi.
Pihaknya juga mengajak kepada jajarannya untuk menyadari peran BPS yang ikut mewarnai perjalanan bangsa, dimana data dari BPS menjadi acuan dan target dalam penyusunan RPJMN atau RPJMD oleh kepala negara dan kepala daerah.
"Tetapi di sisi lain kita juga harus menggunakan kepercayaan ini dengan penuh rasa tanggung jawab," ujarnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017