Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
menilai berbagai pembangunan infrastruktur yang sudah selesai pada 2018
bisa mendukung pemerataan akses dan peningkatan kegiatan ekonomi
Indonesia.
"Pembangunan infrastruktur yang sebagian besar akan rampung tentu menjadi angin segar bagi geliat perekonomian di tahun depan," kata Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Agus menambahkan kondisi ekonomi yang membaik pada 2018 juga didukung oleh situasi ekonomi makro di 2017 yang terkendali, meski terdapat tekanan berupa defisit anggaran serta proyeksi pertumbunan ekonomi dibawah asumsi yang diharapkan.
"Kondisi ekonomi secara makro masih mantap terkendali, walaupun, kondisi ekonomi dalam tekanan defisit fiskal dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, masih berada dibawah besaran yang diharapkan," kata Agus.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo menambahkan kondisi eksternal juga memberikan optimisme atas posisi tawar Indonesia yang semakin baik di 2018, seperti posisi daya saing, kemudahan berbisnis, peringkat negara tujuan investasi, dan peringkat utang.
"Kendati demikian, kondisi kebijakan ekonomi negara maju yang mulai meningkatkan suku bunga serta `kegaduhan` dalam hubungan internasional akhir-akhir ini patut diperhitungkan," katanya.
Selain itu, transaksi online yang masif akan terus terjadi di 2018 dalam kondisi persaingan yang semakin dinamis, sehingga menuntut adanya langkah-langkah lanjutan dari para pelaku bisnis untuk bersaing membangun efisiensi dan memberikan kemudahan sebesar-besarnya kepada konsumen.
"Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi terkait lainnya perlu bersatu padu untuk memastikan terbangunnya tata kelola yang handal seiring dengan `booming` bisnis di transaksi online," ujar Maxensius.
Lebih jauh, Maxensius melihat perubahan postur keuangan negara juga memberikan ruang lebih besar pada peran pemerintah desa. Untuk itu, peran pemerintah desa perlu dikelola dengan lebih baik guna memastikan kebijakan makro-mikro berjalan lebih sinergis.
Demikian juga, tambah dia, hambatan berupa ego sektoral kementerian diharapkan dapat lebih cair lagi di 2018 untuk meminimalkan timbulnya berbagai kebijakan yang saling kontra produktif.
Secara keseluruhan, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menekankan adanya empat pilar yang utama, yakni sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan inklusif, dan tata kelola yang menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur.
Empat pilar tersebut penting jika Indonesia ingin mencapai keunggulan daya saing yang tinggi, tanpa meninggalkan lapisan masyarakat miskin atau rentan miskin atau sektor usaha kecil. Selain itu, menjaga keberlanjutan lingkungan juga menjadi prasyarat dasar untuk memperbesar manfaat pembangunan.
"Tidak hanya bagi generasi sekarang, namun juga yang akan datang. Jika pemerintah abai terhadap prinsip-prinsip tersebut, sudah dapat dipastikan mesin pertumbuhan ekonomi lambat laun akan meredup," tambah Maxensius.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Pembangunan infrastruktur yang sebagian besar akan rampung tentu menjadi angin segar bagi geliat perekonomian di tahun depan," kata Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Agus menambahkan kondisi ekonomi yang membaik pada 2018 juga didukung oleh situasi ekonomi makro di 2017 yang terkendali, meski terdapat tekanan berupa defisit anggaran serta proyeksi pertumbunan ekonomi dibawah asumsi yang diharapkan.
"Kondisi ekonomi secara makro masih mantap terkendali, walaupun, kondisi ekonomi dalam tekanan defisit fiskal dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, masih berada dibawah besaran yang diharapkan," kata Agus.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo menambahkan kondisi eksternal juga memberikan optimisme atas posisi tawar Indonesia yang semakin baik di 2018, seperti posisi daya saing, kemudahan berbisnis, peringkat negara tujuan investasi, dan peringkat utang.
"Kendati demikian, kondisi kebijakan ekonomi negara maju yang mulai meningkatkan suku bunga serta `kegaduhan` dalam hubungan internasional akhir-akhir ini patut diperhitungkan," katanya.
Selain itu, transaksi online yang masif akan terus terjadi di 2018 dalam kondisi persaingan yang semakin dinamis, sehingga menuntut adanya langkah-langkah lanjutan dari para pelaku bisnis untuk bersaing membangun efisiensi dan memberikan kemudahan sebesar-besarnya kepada konsumen.
"Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi terkait lainnya perlu bersatu padu untuk memastikan terbangunnya tata kelola yang handal seiring dengan `booming` bisnis di transaksi online," ujar Maxensius.
Lebih jauh, Maxensius melihat perubahan postur keuangan negara juga memberikan ruang lebih besar pada peran pemerintah desa. Untuk itu, peran pemerintah desa perlu dikelola dengan lebih baik guna memastikan kebijakan makro-mikro berjalan lebih sinergis.
Demikian juga, tambah dia, hambatan berupa ego sektoral kementerian diharapkan dapat lebih cair lagi di 2018 untuk meminimalkan timbulnya berbagai kebijakan yang saling kontra produktif.
Secara keseluruhan, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menekankan adanya empat pilar yang utama, yakni sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan inklusif, dan tata kelola yang menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur.
Empat pilar tersebut penting jika Indonesia ingin mencapai keunggulan daya saing yang tinggi, tanpa meninggalkan lapisan masyarakat miskin atau rentan miskin atau sektor usaha kecil. Selain itu, menjaga keberlanjutan lingkungan juga menjadi prasyarat dasar untuk memperbesar manfaat pembangunan.
"Tidak hanya bagi generasi sekarang, namun juga yang akan datang. Jika pemerintah abai terhadap prinsip-prinsip tersebut, sudah dapat dipastikan mesin pertumbuhan ekonomi lambat laun akan meredup," tambah Maxensius.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017