Gorontalo, 19/3 (Antara) - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengimbau jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) serta warga setempat, untuk menjaga stabilitas daerah pascapemberhentian Wakil Bupati (Wabup) Fadli Hasan oleh Menteri Dalam Negeri.
"Dengan tetap fokus maka pencapaian rencana pembangunan akan berlangsung seperti yang telah direncanakan. Paling utama adalah kerja, kerja, kerja," ujarnya di Gorontalo, Senin.
Ia pun dengan tegas menepis isu keterlibatan dirinya dalam pencopotan jabatan Wakil Bupati melalui Surat Keputusan (SK) Mendagri yang diserahkan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada hari Jumat (16/3) lalu.
Nelson menjelaskan, selama enam bulan proses masalah yang menimpa Fadli Hasan, dirinya dikaitkan dalam masalah tersebut.
SK Kementerian Dalam Negeri atas pemberhentian Fadli Hasan berawal dari proses hak angket yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Gorontalo terkait rekaman tender proyek APBD oleh salah seorang kontraktor.
Selanjutnya adanya tindaklanjut dengan pembentukan Pansus dan berujung pada laporan DPRD ke Mahkamah Agung. hingga pada penerbitan SK pemberhentian oleh Mendagri.
"Jadi jangan dikaitkan dengan pemerintahan internal kita, yang sebenarnya proses itu demikian adanya," kata Nelson, lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Dengan tetap fokus maka pencapaian rencana pembangunan akan berlangsung seperti yang telah direncanakan. Paling utama adalah kerja, kerja, kerja," ujarnya di Gorontalo, Senin.
Ia pun dengan tegas menepis isu keterlibatan dirinya dalam pencopotan jabatan Wakil Bupati melalui Surat Keputusan (SK) Mendagri yang diserahkan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada hari Jumat (16/3) lalu.
Nelson menjelaskan, selama enam bulan proses masalah yang menimpa Fadli Hasan, dirinya dikaitkan dalam masalah tersebut.
SK Kementerian Dalam Negeri atas pemberhentian Fadli Hasan berawal dari proses hak angket yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Gorontalo terkait rekaman tender proyek APBD oleh salah seorang kontraktor.
Selanjutnya adanya tindaklanjut dengan pembentukan Pansus dan berujung pada laporan DPRD ke Mahkamah Agung. hingga pada penerbitan SK pemberhentian oleh Mendagri.
"Jadi jangan dikaitkan dengan pemerintahan internal kita, yang sebenarnya proses itu demikian adanya," kata Nelson, lagi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018