Jakarta, (Antaranews Gorontalo) - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN Anang Hermansyah menilai Hari Film Nasional yang diperingati setiap 30 Maret, tahun ini ditandai geliat film nasional yang menunjukkan tanda-tanda positif.
Kata Anang, meski ada geliat yang positif, butuh komitmen pemerintah dalam pemajuan film nasional.
Ia mengatakan pekerjaan rumah pemerintah dalam pemajuan industri film di Tanah Ar masih cukup banyak.
"Pekerjaan rumah yang dari tahun lalu sampai sekarang masih belum dibereskan oleh pemerintah, yakni soal rekomendasi Panja Perfilman soal Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan UU Nomor 33 Tahun 2009," ujar Anang.
Selain masalah tersebut, Anang juga mengingatkan soal rencana pemerintah tentang pembentukan sistem "box office" di industri film Indonesia yang hingga kini tak kunjung dilakukan.
"Rencana soal pembuatan sistem 'box office' bagi film di Indonesia sampai sekarang juga belum terealisasi," Anang.
Padahal, kata Anang, keberadaan "box office" akan menjadikan data perfilman menjadi valid yang ujungnya memberi dampak positif bagi pelaku industri perfilman.
"Sistem 'box office' juga bisa mengatasi permasalahan yang akut seperti soal transparansi di sektor pajak di industri film serta royalti bagi para pemain film," Anang.
Musisi asal Jember, Jawa Timur, ini juga menyoroti soal kontribusi sektor perfilman terhadap produk donestik bruto (PDB) di ekonomi kreatif.
Menurut Anang, kinerja perfilman masih lemah dengan merujuk data tahun 2016 yang menyebutkan kontribusi terhadap PDB tak mencapai satu persen.
"Tahun 2016 kontribusi perfilman terhadap PDB hanya 0,16 persen," ungkap Anang.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Kata Anang, meski ada geliat yang positif, butuh komitmen pemerintah dalam pemajuan film nasional.
Ia mengatakan pekerjaan rumah pemerintah dalam pemajuan industri film di Tanah Ar masih cukup banyak.
"Pekerjaan rumah yang dari tahun lalu sampai sekarang masih belum dibereskan oleh pemerintah, yakni soal rekomendasi Panja Perfilman soal Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan UU Nomor 33 Tahun 2009," ujar Anang.
Selain masalah tersebut, Anang juga mengingatkan soal rencana pemerintah tentang pembentukan sistem "box office" di industri film Indonesia yang hingga kini tak kunjung dilakukan.
"Rencana soal pembuatan sistem 'box office' bagi film di Indonesia sampai sekarang juga belum terealisasi," Anang.
Padahal, kata Anang, keberadaan "box office" akan menjadikan data perfilman menjadi valid yang ujungnya memberi dampak positif bagi pelaku industri perfilman.
"Sistem 'box office' juga bisa mengatasi permasalahan yang akut seperti soal transparansi di sektor pajak di industri film serta royalti bagi para pemain film," Anang.
Musisi asal Jember, Jawa Timur, ini juga menyoroti soal kontribusi sektor perfilman terhadap produk donestik bruto (PDB) di ekonomi kreatif.
Menurut Anang, kinerja perfilman masih lemah dengan merujuk data tahun 2016 yang menyebutkan kontribusi terhadap PDB tak mencapai satu persen.
"Tahun 2016 kontribusi perfilman terhadap PDB hanya 0,16 persen," ungkap Anang.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018