Gorontalo, (Antara News) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) bersama tim Kajian Pengelolaan Hutang Negara dan Pembiayaan Pembangunan, melakukan asistensi dan diskusi dengan jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin.
Kehadiran tim tersebut untuk membahas tentang skema pembiayaan pembangunan infrastruktur, melalui 'public private partnership' atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
Skema tersebut memungkin pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan secara cepat, meskipun dengan keterbatasan APBD maupun tanpa bantuan APBN.
"Sekma ini mengoptimalisasikan aset yang sudah ada untuk mendapatkan pembiayaan baru, yang disebut sebagai Resault Base Lending (pinjaman berbasis hasil). Jadi skema ini tidak secara langsung memberatkan APBN," kata Anggota Watimpres, Suharso Monoarfa di Gorontalo.
Terkait dengan mekanisme pembiayaan tersebut, Asia Development Bank (ADB) rencananya akan meluncurkan skema pinjaman RBL untuk Indonesia pada bulan Agustus mendatang.
Suharso diminta untuk menunjuk dua daerah percontohan yang akan mendapatkan bantuan dari ADB.
"Karena saya dari Gorontalo, saya menunjuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Gorontalo dan kedua pelabuhan organik di Tasikmalaya," imbuh mantan Menteri Perumahan Rakyat tersebut.
Sementara itu, Asisten Bidang Adminstrasi Pemprov Gorontalo Weni Liputo mengapresiasi kehadiran dari Watimpres ke Gorontalo.
Dia berharap konsep yang ditawarkan oleh tim dapat diadopsi oleh daerah, untuk membantu pembangunan sejumlah infrastruktur strategis.
"Tentu saja kami senang karena Gorontalo menjadi satu dari dua daerah tujuan untuk kerjasama pembiayaan infrastruktur dengan Asian Development Bank. Terkait dengan teknisnya, nanti akan dibicarakan lebih lanjut," tukasnys.
Dia menyebut saat ini Pemprov sedang fokus bekerjasama dengan KPBU untuk pembangunan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie.
RS Provinsi itu rencananya akan dibayai investasi swasta, dengan mekanisme pembayaran secara cicil setiap tahun.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Kehadiran tim tersebut untuk membahas tentang skema pembiayaan pembangunan infrastruktur, melalui 'public private partnership' atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
Skema tersebut memungkin pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan secara cepat, meskipun dengan keterbatasan APBD maupun tanpa bantuan APBN.
"Sekma ini mengoptimalisasikan aset yang sudah ada untuk mendapatkan pembiayaan baru, yang disebut sebagai Resault Base Lending (pinjaman berbasis hasil). Jadi skema ini tidak secara langsung memberatkan APBN," kata Anggota Watimpres, Suharso Monoarfa di Gorontalo.
Terkait dengan mekanisme pembiayaan tersebut, Asia Development Bank (ADB) rencananya akan meluncurkan skema pinjaman RBL untuk Indonesia pada bulan Agustus mendatang.
Suharso diminta untuk menunjuk dua daerah percontohan yang akan mendapatkan bantuan dari ADB.
"Karena saya dari Gorontalo, saya menunjuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Gorontalo dan kedua pelabuhan organik di Tasikmalaya," imbuh mantan Menteri Perumahan Rakyat tersebut.
Sementara itu, Asisten Bidang Adminstrasi Pemprov Gorontalo Weni Liputo mengapresiasi kehadiran dari Watimpres ke Gorontalo.
Dia berharap konsep yang ditawarkan oleh tim dapat diadopsi oleh daerah, untuk membantu pembangunan sejumlah infrastruktur strategis.
"Tentu saja kami senang karena Gorontalo menjadi satu dari dua daerah tujuan untuk kerjasama pembiayaan infrastruktur dengan Asian Development Bank. Terkait dengan teknisnya, nanti akan dibicarakan lebih lanjut," tukasnys.
Dia menyebut saat ini Pemprov sedang fokus bekerjasama dengan KPBU untuk pembangunan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie.
RS Provinsi itu rencananya akan dibayai investasi swasta, dengan mekanisme pembayaran secara cicil setiap tahun.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018