Gorontalo, (Antara News) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mendorong peningkatan keuangan inklusif di Gorontalo, dengan menggelar Seminar Edukasi Keuangan Inklusif yang berlangsung di Hotel Maqna Kota Gorontalo, Kamis.
Keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit, asuransi dan pasar modal.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional di mana presentasi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menerapkan keuangan inklusif baru mencapai 27,03 persen.
Sementara untuk Provinsi Gorontalo baru mencapai 19,51 persen, atau berada di urutan ke 32 dari 34 provinsi.
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI Ayo Sukorini menjelaskan, secara global World Bank menggelar survei untuk memperbandingkan 140 negara untuk Global Financial Indeks.
Sebanyak 150 Ribu orang disurvei pada tahun 2017 lalu.
"Tingkat keuangan inklusif di Indonesia yang dihitung kepemilikan rekening pada lembaga keuangan formal baru mencapai 48,9 persen, sementara dunia secara rata rata 69 persen dan negara-negara di ASEAN 50,64 persen. Artinya kita masih cukup tertinggal dengan negara lain," ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, diantaranya dengan menerbitkan Perpres nomor 82 tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Strategi kebijakan fiskal pemerintah lebih banyak diarahkan untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
"Diantaranya dengan penyaluran program bantuan sosial nontunai yang lebih tepat sasaran, peningkatan akses permodalan dan daya saing UMKM serta optimalisasi dana Badan Layanan Umum (BLU)," lanjutnya.
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menilai edukasi semacam ini perlu terus dilakukan agar pemahaman keuangan lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.
"Rendahnya keuangan inklusif ini menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Sebab setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap produk finansial," katanya.
Menurutnya pemanfaatan produk perbankan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan stabilitas sistem keuangan dan mendorong program penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, keuangan inklusif diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar warga dan antar daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit, asuransi dan pasar modal.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional di mana presentasi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menerapkan keuangan inklusif baru mencapai 27,03 persen.
Sementara untuk Provinsi Gorontalo baru mencapai 19,51 persen, atau berada di urutan ke 32 dari 34 provinsi.
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI Ayo Sukorini menjelaskan, secara global World Bank menggelar survei untuk memperbandingkan 140 negara untuk Global Financial Indeks.
Sebanyak 150 Ribu orang disurvei pada tahun 2017 lalu.
"Tingkat keuangan inklusif di Indonesia yang dihitung kepemilikan rekening pada lembaga keuangan formal baru mencapai 48,9 persen, sementara dunia secara rata rata 69 persen dan negara-negara di ASEAN 50,64 persen. Artinya kita masih cukup tertinggal dengan negara lain," ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, diantaranya dengan menerbitkan Perpres nomor 82 tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Strategi kebijakan fiskal pemerintah lebih banyak diarahkan untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
"Diantaranya dengan penyaluran program bantuan sosial nontunai yang lebih tepat sasaran, peningkatan akses permodalan dan daya saing UMKM serta optimalisasi dana Badan Layanan Umum (BLU)," lanjutnya.
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menilai edukasi semacam ini perlu terus dilakukan agar pemahaman keuangan lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.
"Rendahnya keuangan inklusif ini menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Sebab setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap produk finansial," katanya.
Menurutnya pemanfaatan produk perbankan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan stabilitas sistem keuangan dan mendorong program penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, keuangan inklusif diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar warga dan antar daerah.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018