Gorontalo, (Antaranews Gorontalo
) - Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menggratiskan biaya sekolah anak-anak pengungsi yang berasal dari sejumlah daerah bencana alam di Sulawesi Tengah.
"Saya sudah perintahkan Kepala Dinas Dikbudpora untuk menggratiskan biaya sekolah bagi pengungsi Sulteng. Bahkan mereka akan kami bantu dengan seragam, tas, alat tulis, dan sepatu gratis," kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Gedung Belle li Mbui Kota Gorontalo, Jumat.
Ia menyilakan anak-anak pengungsi untuk melaporkan diri ke Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo.
Ia menjelakan bahwa kebijakan itu harus dikeluarkan untuk memastikan anak-anak korban gempa dan tsunami itu tidak kehilangan masa depan setelah bencana.
Secara teknis, Rusli juga tidak mewajibkan pendaftaran mereka untuk bersekolah di daerah tersebut dengan menunjukkan identitas diri, seperti KTP dan Kartu Keluarga, mengingat banyak para pengungsi kehilangan kartu identitas karena gempa dan tsunami.
"Untuk saat ini yang menjadi kewenangan kami adalah anak-anak SMA dan SMK sehingga saya mengimbau agar kebijakan ini bisa diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota yang menangani TK, SD, dan SMP," katanya.
Ia berharap, selama di Gorontalo, anak-anak tetap bisa melanjutkan studi meski dengan status titipan.
Ia juga mengingatkan kepada pihak sekolah di daerah itu untuk tidak membebani dengan pungutan apapun kepada anak-anak tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
) - Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menggratiskan biaya sekolah anak-anak pengungsi yang berasal dari sejumlah daerah bencana alam di Sulawesi Tengah.
"Saya sudah perintahkan Kepala Dinas Dikbudpora untuk menggratiskan biaya sekolah bagi pengungsi Sulteng. Bahkan mereka akan kami bantu dengan seragam, tas, alat tulis, dan sepatu gratis," kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Gedung Belle li Mbui Kota Gorontalo, Jumat.
Ia menyilakan anak-anak pengungsi untuk melaporkan diri ke Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo.
Ia menjelakan bahwa kebijakan itu harus dikeluarkan untuk memastikan anak-anak korban gempa dan tsunami itu tidak kehilangan masa depan setelah bencana.
Secara teknis, Rusli juga tidak mewajibkan pendaftaran mereka untuk bersekolah di daerah tersebut dengan menunjukkan identitas diri, seperti KTP dan Kartu Keluarga, mengingat banyak para pengungsi kehilangan kartu identitas karena gempa dan tsunami.
"Untuk saat ini yang menjadi kewenangan kami adalah anak-anak SMA dan SMK sehingga saya mengimbau agar kebijakan ini bisa diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota yang menangani TK, SD, dan SMP," katanya.
Ia berharap, selama di Gorontalo, anak-anak tetap bisa melanjutkan studi meski dengan status titipan.
Ia juga mengingatkan kepada pihak sekolah di daerah itu untuk tidak membebani dengan pungutan apapun kepada anak-anak tersebut.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018