Jakarta, (Antara News) - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anton Sihombing mewacanakan Gedung MPR/DPR/DPD RI dipasang kaca antipeluru dan menutup lapangan tembak yang berada di belakang kompleks parlemen itu.
"Ya, kalau lapangan tembak tidak ditutup, apa salahnya kami pasang kaca antipeluru. Gedung-gedung di kementerian banyak yang menggunakan kaca antipeluru, lalu di DPR itu 'kan 560 orang merupakan pejabat negara," kata Anton di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, beberapa pihak jangan langsung "sewot" ketika ada wacana agar gedung parlemen menggunakan kaca antipeluru karena selama ini sudah banyak gedung kementerian yang menggunakan kaca antipeluru.
Kalau wacana itu terwujud, menurut dia, anggaran yang dikeluarkan negara diperkirakan tidak terlalu besar. Namun, berefek pada terjaminnya keamanan di kompleks parlemen.
Menurut dia, sebelum melaksanakan wacana itu, BURT meminta agar lapangan tembak ditutup dan memanggil Kementerian Sekretaris Negara (Kemensekneg) sebagai pengelola Gelora Bung Karno pada tanggal 23 atau 24 Oktober 2018.
"Kami juga akan undang Kapolri karena menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa tugas pengamanan objek vital ada di kepolisian," ujarnya.
Anton mengatakan bahwa lapangan tembak yang berada dekat kompleks parlemen harus ditutup dan direlokasi karena tidak memungkinkan di kota metropolitan, seperti Jakarta, tetapi lapangan tembak berada di tengah kota.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Ya, kalau lapangan tembak tidak ditutup, apa salahnya kami pasang kaca antipeluru. Gedung-gedung di kementerian banyak yang menggunakan kaca antipeluru, lalu di DPR itu 'kan 560 orang merupakan pejabat negara," kata Anton di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, beberapa pihak jangan langsung "sewot" ketika ada wacana agar gedung parlemen menggunakan kaca antipeluru karena selama ini sudah banyak gedung kementerian yang menggunakan kaca antipeluru.
Kalau wacana itu terwujud, menurut dia, anggaran yang dikeluarkan negara diperkirakan tidak terlalu besar. Namun, berefek pada terjaminnya keamanan di kompleks parlemen.
Menurut dia, sebelum melaksanakan wacana itu, BURT meminta agar lapangan tembak ditutup dan memanggil Kementerian Sekretaris Negara (Kemensekneg) sebagai pengelola Gelora Bung Karno pada tanggal 23 atau 24 Oktober 2018.
"Kami juga akan undang Kapolri karena menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa tugas pengamanan objek vital ada di kepolisian," ujarnya.
Anton mengatakan bahwa lapangan tembak yang berada dekat kompleks parlemen harus ditutup dan direlokasi karena tidak memungkinkan di kota metropolitan, seperti Jakarta, tetapi lapangan tembak berada di tengah kota.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018